JATIMTIMES - Penggunaan Dimethyl Ether (DME) dinilai dapat menjadi salah satu solusi alternatif untuk menggantikan LPG untuk pemenuhan kebutuhan di Indonesia. Apalagi, saat ini LPG menjadi salah satu kebutuhan yang bakal mengalami kenaikan harga.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono menilai ketidakpastian ekonomi global yang saat ini terjadi akibat pandemi Covid-19 dan ditambah dengan munculnya konflik di daratan eropa antara Rusia dan Ukraina, berimplikasi pada produksi dan konsumsi.
Baca Juga : Ekonomi Global Bergejolak, Masyarakat Diimbau Kembali ke Porang dan Singkong
Dirinya menyebut bahwa LPG subsidi kapasitas 3 kilogram porsi konsumsinya mencapai 93 persen. Sementara tren harga kontrak Aramco (CPA) mengalami kenaikan sebesar 21 persen dari rata-rata CPA akibat konflik Rusia-Ukraina.
Dirinya menyebut bahwa dalam jangka pendek, pemerintah pun tidak punya banyak pilihan. Yakni tetap mempertahankan harga agar tetap stabil, caranya dengan memberikan subsidi.
“Pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp 11 ribu per kilogram sehingga masyarakat dapat membeli LPG subsidi 3 kilogram dengan harga yang terjangkau,” terang Edy.
Menurutnya, jika kondisi tersebut berlangsung bahkan hingga berkepanjangan, akan berdampak pada bertambahnya beban keuangan negara. Sebagai solusi jangka panjang, produksi barang dalam negeri harus didorong.
“Kalau kondisi ini berlangsung lama tentu akan memberatkan keuangan negara. Karena itu, solusi jangka panjangnya kita harus mendorong produksi dalam negeri agar ketergantungan pada barang impor bisa dikurangi. Salah satunya dengan mendorong penggunaan DME yang bahan bakunya batubara,” terang Edy.
Sementara itu, di sisi lain pemerintah juga telah memperhitungkan harga keekonomian DME yang telah disepakati agar produk ini mampu bersaing dengan harga LPG.
Saat ini, Indonesia sedang membangun pabrik hilirisasi batu bara menjadi DME di Muara Enim, Sumatra Selatan. Proyek itu diproyeksikan bisa menghasilkan 1,4 juta ton DME per tahun dari bahan baku 6 juta ton batu bara kalori rendah.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa nilai impor LPG di Indonesia sangat besar. Yakni, agar bisa dinikmati masyarakat dengan harga yang terjangkau, pemerintah memberikan subsidi hingga Rp 70 Triliun.
Baca Juga : Pengembangan Kepanjen Sebagai Ibukota Direncanakan Berbasis Pertanian
"Impor elpiji itu gede banget, mungkin Rp 80-an triliun dari kebutuhan Rp 100-an triliun. Impornya Rp 80-an triliun. Itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali. Subsidinya antara Rp 60 sampai Rp 70 triliun," jelas Jokowi.
Jika lancar, proyek DME Tanjung Enim akan mampu menekan impor LPG hingga 1 juta ton/tahun dengan produksi DME 1,4 juta ton/tahun sehingga meningkatkan ketahanan energi nasional. Di samping itu, proyek DME mampu menyerap tenaga kerja sebesar 10.600 orang pada tahap konstruksi.
Kemudian 8.000 orang pada tahap operasi, menambah investasi asing hingga sekitar USD 2,1 miliar (investasi awal yang dilakukan 100% oleh Air Product), serta menghemat cadangan devisa hingga Rp9,14 triliun/tahun pada harga rata-rata LPG 637,3 USD/MT (menggunakan basis rata-rata HIP LPG 2021).
Presiden memerintahkan ke seluruh jajaran terkait agar memastikan proyek hilirasi DME ini bisa selesai dalam jangka waktu 30 bulan dan menjadi proyek percontohan untuk diaplikasikan di lokasi lain yang memiliki kelebihan deposit batu bara.
"Jangan ada mundur-mundur lagi, dan kita harapkan nanti setelah di sini selesai, dimulai lagi di tempat lain. Karena ini hanya bisa menyuplai Sumsel dan sekitarnya, kurang lebih 6 jutaan KK. Karena kita memiliki deposit batu bara yang jauh dari cukup kalau hanya untuk urusan DME ini, sangat kecil," pungkas Jokowi.
