JATIMTIMES - Petani di Desa Boreng, Desa Blukon dan wilayah Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang yang sawahnya kesulitan mendapatkan pasokan air, curhat ke Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati di ruang Mahameru Kantor Pemkab Lumajang.
Para petani ini melaporkan bahwa sawahnya mengalami kekeringan akibat dari jebolnya Dam Gambiran.
Baca Juga : Pemerintah Perpanjang PPKM, Gencarkan Vaksinasi serta Dorong Penerapan Prokes demi Kendalikan Omicron
Terhitung sudah satu tahun lamanya Dam Gambiran tersebut jebol dan hingga kini tak kunjung diperbaiki seperti semula. Akibatnya 300 hektar sawah petani di kawasan tersebut mengalami kekeringan dalam musim tanam terakhir.
Sawuri salah satu warga Desa Boreng yang lahan pertaniannya juga terimbas kekeringan mengaku, untuk mengairi sawahnya harus menggunakan mesin pompa air. Ia terpaksa harus menambah biaya perawatan dengan merogoh kocek hingga ratusan ribu untuk proses pengairan sawah saja.
“Ini nambah biaya lagi, ya meskipun mesin milik sendiri tetapi ada tambahan biaya untuk bahan bakarnya. Sebelum dam jebol irigasinya aman, tapi kalau sekarang ini nambah biaya sekitar Rp150 ribu buat pengairan semalam,” ujarnya saat ditemui pada Selasa, 15 Februari 2022.
Sawuri berharap kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang agar segera memperbaiki Dam Gambiran supaya pengairan sawah kembali sediakala.
“Ya semoga segera dibenahi, supaya pengairan lancar, gak selalu bergantung sama hujan. Soalnya hujan ini kan juga musiman,” kata dia.
Menanggapi keluhan warga tersebut, Wakil Bupati Lumajang yang juga akrab dipanggil dengan sebutan Bunda Indah ini bahwa tahun ini pemerintah kabupaten telah menganggarkan perbaikan dam tersebut.
Baca Juga : Ferdinand Hutahaean Didakwa Tindak Pidana Ujaran Kebencian hingga Penodaan Agama pada Kasus "Allahmu Lemah"
“Tahun ini ada anggaran, meskipun tidak tuntas minimal bisa sedikit meringankan, sambil kita mencari cara untuk menuntaskan secara maksimal,” ujar Bunda Indah.
Selain sulitnya pasokan air, ternyata petani juga dihadapkan dengan sulitnya pupuk subsidi akibat pengurangan pupuk subsidi oleh pemerintah pusat. Untuk mengatasinya Bunda Indah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Bagian Ekonomi Setda Lumajang untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan distributor pupuk untuk mencari solusi terbaik.
“Kepala Dinas Pertanian harus segera cek langsung dan datang ke lokasi para petani supaya menceritakan kondisi sebenarnya jangan ada yang ditutupi dan direkayasa,” pungkasnya.
