JATIMTIMES - Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno melakukan reses pertama masa reses tahun sidang ketiga, masa persidangan kedua tahun anggaran 2022, dengan menyapa warga Menur pada Senin (14/2/2022) malam. Pertemuan tersebut dihadiri puluhan warga secara tatap muka serta lewat online.
Banyak aspirasi yang disampaikan warga dalam pertemuan yang berlangsung di Jalan Menur Gang 2 tersebut. Di antaranya soal pembelajaran jarak jauh (PJJ), yang dilakukan sejak masa pandemi.
Baca Juga : Diusir DPR, Netizen Ramai-Ramai Bela Dirut yang Selamatkan Krakatau Steel dari Kebangkrutan
Paiman, ketua RT 03/ RW 09 Menur 3, mengatakan tidak sedikit siswa dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di pemukimannya kesulitan mengikuti PJJ karena keterbatasan kuota internet. "Sejak tahun 2020 saya pernah mengajukan untuk pemasangan wifi. Lewat acara reses seperti ini juga tapi belum terealisasi," ujarnya.
Lebih lanjut Paiman mengatakan, karena tidak mendapatkan respon positif, dirinya berinisiatif untuk memasang wifi secara pribadi, bekerja sama dengan salah satu provider.
"Saya ajak anak-anak di sekitar rumah untuk belajar di rumah saya. Ketika sekolah tatap muka 100 persen diizinkan kita terbantu, namun sekolah PTM kembali dibatasi karena PPKM Level 2," ungkapnya.
Paiman berharap Pemkot Surabaya segera merealisasikan pemasangan wifi di pemukimannya untuk membantu siswa belajar online.
Menanggapi keluhan warga tersebut, Anas Karno meminta Dinas Kominfo Pemkot Surabaya segera merealisasikan kebutuhan warga tersebut. "Kebetulan Dinas Kominfo ini ada di bidang kita, Komisi B. Ini persoalan penting karena menyangkut pendidikan," tegasnya.
Anas menambahkan, kalau keluhan tersebut tidak segera mendapat respons, dirinya secara pribadi akan memasang wifi di kawasan pemukiman tersebut. "Kita harus gerak cepat karena ini persoalan penting," tegasnya lagi.
Baca Juga : Final Evaluasi SSH, Pemkab Trenggalek Diminta Segera Terbitkan Keputusan
Dalam kesempatan tersebut Anas juga menjaring aspirasi, soal insentif terhadap para pemungut sampah dikawasan pemukiman. "Soal ini memang sudah menjadi konsent saya sejak dilantik menjadi anggota dewan tahun 2019. Ini juga penting karena mereka ini merupakan ujung tombak kebersihan," terangnya.
Anas berharap, keberadaan mereka juga diperhatikan Pemkot Surabaya. "Seperti perhatian terhadap modin dan lain-lainnya yang diberi insentif juga," ungkapnya.
Keluhan warga lainnya adalah terkait proyek pembangunan infrastuktur, yang mulai tahun 2019 sampai sekarang belum terealisasi. "Semoga saja di tahun ini segera terealisasi melalui musrenbang. Karena pemerintah kota sudah menyiapkan anggarannya," pungkas Anas.
