JATIMTIMES - Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim diusir oleh Komisi VII DPR dari rapat dengar pendapat dengan direktur jenderal industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Senin (14/2/2022).
Silmy dikenal sebagai dirut yang menyelamatkan PT Krakatau Steel Tbk dari kebangkrutan. Di bawah kendalinya, Krakatau Steel yang sebelumnya terus merugi membukukan kinerja yang positif sepanjang tahun 2021. Hingga Oktober 2021, emiten bersandi saham KRAS ini telah membukukan laba bersih sebesar Rp 1,05 triliun yang ditopang peningkatan penjualan dan produktivitas.
Baca Juga : Korban Gantung Diri di Kepanjen Diduga ODGJ, 7 Kali Lakukan Percobaan Akhiri Hidup
Pengusiran Silny itu terjadi usai dia beradu mulut dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi selaku pemimpin rapat. Tak ayal peristiwa itu langsung menuai sorotan dari berbagai pihak.
Salah satunya yakni mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu. Melalui akun Twitter-nya, Said Didu menilai bahwa orang yang diusir itu belum salah.
"Diusir belum tentu salah.
Tergantung bagaimana kualitas dan integritas yg mengusir," ujar Said Didu.
Cuitan Said Didu itu langsung mendapat respons dari warganet. Banyak yang mengkritik sikap DPR dan menilai bahwa DPR adalah tukang usir.
@mas_hbsan: "DPR ternyata tukang usir..."
@yusmarbudi2: "Kalau tdk di usir dimatikan mic nya."
@mekarsatria11: "Sedikit2 main usir orang aja, arogan sekali. Harap dicatat.... jangan biarkan mereka mengemis suara pada masa kampanye nanti. Terima amplopnya ambil uangnya lupakan no urut dan partainya."
@hendrongep2: "Saya rasa pertanyaanya benar... Yang dimaksud maling itu siapa??? Jangan2 yang ngomong sendiri."
Selain itu, kritikan terhadap sikap DPR juga datang dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Formappi menyebut pengusiran itu menggambarkan ekspresi arogan DPR RI.
"Rutinitas pengusiran ini tak punya pesan apa-apa bagi publik karena hanya sikap arogan DPR itu yang tersimpan pada benak publik dan apalagi mitra kerja yang mengalami pengusiran itu," kata peneliti Formappi Lucius Karu.
Dia mengaku heran lantaran pengusiran dirut Krakatau Steel hanya karena reaksi spontan menjawab tudingan dari pimpinan Komisi VII DPR. Lucius lantas mempertanyakan apakah DPR bisa bebas berkata apa pun selama rapat.
"Bagaimana bisa? Masa karena diucapkan di rapat DPR, seolah-olah mereka bebas berkata apa saja? Bahkan kalaupun pernyataan yang diucapkan tak pantas, tidak tepat, mitra kerja terkait tak boleh merespons?" ucap Lucius.
"Itu kan arogan namanya ketika hanya karena rapat kerja di DPR, seolah-olah mitra itu bawahan yang harus terima dan manut terhadap apa saja yang dikatakan oleh DPR? Padahal kan rapat dengan mengikutsertakan undangan yang dalam hal ini merupakan mitra kerja selalu harus dialogis, bukan monologis," tambah Lucius.
Dia lalu menambahkan bahwa DPR tak bisa mengabaikan kemungkinan pernyataan mereka direspons oleh mitra. Apalagi jika yang dibicarakan itu adalah terkait mitra tersebut.
Lucius juga menyinggung kehormatan DPR. Dia menilai seharusnya DPR tidak menanamkan kehormatan dengan menebar ketakutan, melainkan dengan menghargai para tamu yang diundang rapat.
Momen Silmy Diusir
Baca Juga : Nggak Punya Urat Malu, ABG ini Bermesraan di Warung dan Disaksikan Banyak Orang
Silmy diusir dari rapat Komisi VII DPR pada Senin (14/2/2022). Silmy mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirjen Ilmate Kemenperin.
Dia diusir saat terjadi perdebatan soal pabrik untuk blast furnace. Kala itu Bambang Haryadi menyinggung 'jangan maling teriak maling' yang membuat Silmy bereaksi.
Reaksi Silmy dianggap tidak menghargai ruang sidang karena tidak mengindahkan kaidah persidangan.
"Hormati persidangan ini, ada teknis persidangan, kok kayaknya Anda enggak pernah menghargai komisi. Kalau sekiranya Anda enggak bisa ngomong di sini, Anda keluar," kata Bambang, dikutip dari tayangan akun YouTube Komisi VII DPR RI Channel.
"Baik, kalau memang harus keluar kita keluar," ujar Silmy.
Keributan itu berawal saat Bambang berkomentar atas paparan yang disampaikan Silmy mengenai proyek blast furnace atau pembangunan pabrik baja sistem tanur tinggi. Dalam kesempatan itu, dia mengaku bingung lantaran pabrik untuk blast furnace dihentikan, tetapi di sisi lain ada keinginan untuk memperkuat produksi dalam negeri.
Suasana pun mulai memanas saat Silmy tiba-tiba memotong pernyataan Bambang. "Yang saya unik ini, bagaimana pabrik untuk blast furnace ini dihentikan, tapi satu sisi ingin memperkuat produksi dalam negeri. Ini jangan maling teriak maling gitu lho, jangan kita ikut bermain pura-pura enggak ikut bermain," kata Bambang.
"Maksudnya maling bagaimana, Pak?" kata Silmy menyela pernyataan Bambang.
Bambang pun menjelaskan apa yang ia maksud, yakni bahwa di satu sisi ada semangat untuk memperkuat industri, tetapi di satu sisi industri tersebut malah dihentikan. Bambang kemudian menyinggung sebuah kasus yang bergulir di Polda Metro Jaya yang melibatkan salah satu anggota Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA), organisasi yang dipimpin Silmy.
"Di sini saya sebagai dirut Krakatau Steel, bukan ketua IISIA," ujar Silmy.
Pada saat itulah Bambang menegur Silmy dengan nada tinggi agar Silmy menaati aturan persidangan. Bahkan meminta Silmy untuk keluar jika tidak bisa mengikuti aturan itu.
Hal itu lalu dijawab oleh Silmy dengan menyatakan bahwa ia bersedia keluar. Sejumlah anggota Komisi VII DPR pun meminta Silmy agar keluar.
