JATIMTIMES - Tim Kantor Staf Presiden (KSP) turun tangan menindaklanjuti kisruh antara warga dan aparat pada rencana proyek pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sejumlah anggota Tim KSP melakukan verifikasi lapangan terkait insiden Desa Wadas, Minggu (13/2/2022).
Verifikasi lapangan tersebut juga dilakukan dengan mendatangi satu per satu rumah warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Dengan berjalan kaki, tim yang dikomandoi Tenaga Ahli Utama KSP Joanes Joko ini, menemui beberapa warga yang pro atas pembangunan Bendungan Bener. Tampak di sekitar desa, masih ada beberapa anggota Polisi dan TNI yang berjaga.
Baca Juga : Pro Kontra Aturan Terbaru JHT Bisa Cair di Usia 56 Tahun
"Kami ingin mendapatkan informasi secara menyeluruh seputar kronologi insiden pada Rabu (13/2/2022) lalu. Kami juga ingin mendengar bagaimana pendapat mereka soal pembangunan Bendungan Bener. Bagi warga yang mendukung, pembangunan bendungan diyakini bisa memberikan banyak manfaat,” ujar Joko.
Tim yang datang ke lokasi juga menyempatkan diri untuk menemui warga di Dukuh Prajan yang menentang pembangunan Bendungan Bener. Lokasi yang menjadi tempat ditangkapnya puluhan warga itu juga sudah tidak lagi terlihat penjagaan dari aparat keamanan. Aktivitas warga juga terlihat normal.
Kehadirian Jones Joko dan tiga Tenaga Ahli KSP pun nampaknya juga sudah ditunggu oleh beberapa warga dan perwakilan lembaga bantuan hukum (LBH) Yogyakarta. Tim KSP lantas diajak ke serambi Hidayatul Islam atau lebih sering disebut masjid Prajan untuk berbincang-bincang.
Awalnya, pertemuan hanya diikuti beberapa orang. Namun setelah beberapa jam, puluhan warga berdatangan dan tempat mengobrol pun pindah ke dalam masjid. Di hadapan ratusan warga desa Wadas yang menolak pembangunan Bendungan Bener tersebut, Joko membuka dialog dengan etika masyarakat jawa.
"Dalem nyuwun duko panjenengan, (saya minta maaf bapak/ibu), kami datang ke sini siap untuk mendengarkan unek-unek warga, silahkan ceritakan yang sebenarnya. Yang mau marah-marah, nggeh monggo (juga silakan),” tutur Joko.
Sejumlah warga pun juga terlihat memanfaatkan kesempatan tersebut. Satu per satu warga membuka suara soal insiden penangkapan hingga alasan penolakan penambangan batu andesit dan pembangunan bendungan Bener. Sesekali emosi warga tak terkontrol saat menceritakan kronologi peristiwa. Bahkan ada yang terlihat menangis.
"Matur suwun (terima kasih) bapak/ibu sudah berkenan menemui kami, dan menyampaikan semuanya. Kami sudah dengar dan catat baik-baik suara bapak/ibu semua. Kami akan sampaikan ke bapak Presiden soal ini,” ucap Joko yang juga menandai berakhirnya pertemuan yang berlangsung tiga jam lebih.
Baca Juga : 8 Tahun Tidak Disentuh Perbaikan, Jalan Poros Desa Pace Mulai Diperbaiki
Menurut Joko, beberapa hal yang perlu dievaluasi terkait insiden tersebut adalah seperti pelaksanaan operasi di lapangan oleh aparat keamanan, dan alasan penolakan warga yang didasarkan pada aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya.
“KSP akan mendorong proses dialog intensif antara pemerintah dengan masyarakat desa Wadas, agar sumbatan komunikasi bisa terselesaikan,” lanjut Joko.
Sebelumnya, tim Kantor Staf Presiden juga menemui Kapolda dan Gubernur Jawa Tengah. Dalam Pertemuan yang dilakukan secara tertutup tersebut, tim KSP banyak mendapat informasi terkait prosedur pengamanan, insiden penangkapan warga, hingga duduk perkara pembangunan bendungan bener.
“Kami sudah dapat kepastian dari pak Kapolda, warga yang sebelumnya diamankan sudah dilepaskan kembali, mereka juga diberi bingkisan,” pungkas Joko.
