JATIMTIMES - Menyikapi keluhan beberapa pengelola lembaga pendidikan swasta di Kabupaten Banyuwangi yang terkena dampak dari pelaksanaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022, Dewan Pendidikan (DP) Kabupaten Banyuwangi merencanakan untuk turun ke lapangan dalam upaya membantu pemerintah untuk mengurai permasalahan yang terjadi.
Menurut Sulihtiyono, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, satu sisi ada rasa bahagia bagi para guru yang lolos dalam seleksi (PPPK). Sebagian besar sebelumnya menjadi tenaga honorer, tenaga sukwan atau tenaga harian lepas (THL) dengan menjadi tenaga ASN PPPK. Tentunya kesejahteraan mereka juga akan meningkat.
Di sisi lain, lanjut dia sekarang ini banyak guru yang ada di sekolah swasta yang sudah bersertifikasi sehingga dalam proses rekrutmen nilainya menjadi tinggi dan akhirnya mampu mengalahkan teman-teman guru yang sekarang lagi sukwan tenaga honorer di sekolah negeri.
“Akhirnya yang terjadi guru-guru yang ada di sekolah swasta sekarang pindah ke sekolah negeri. Sehingga sekolah swasta yang sudah mendidik melatih menjadikan tenaga guru yang profesional akan kehilangan,” ujar Sulih di kantor Dewan Pendidikan Banyuwangi.
Dia memberikan contoh seperti di sekolah SMP Bustanul Makmur Kecamatan Genteng Banyuwangi akan banyak ditinggalkan guru dan tenaga pendidik profesional yang lolos PPPK. Padahal mereka adalah menjadi tulang punggung untuk membangun dan mengembangkan sekolah tersebut.
Kemudian permasalahan berikutnya yang akan terjadi adalah begitu masuk sekolah yang baru, ternyata di sekolah negeri tersebut ada sukwan yang sudah bekerja berpuluh tahun sehingga dia terdesak oleh tenaga guru yang diangkat ketika dari sekolah swasta. Secara tidak langsung adanya guru yang negeri guru sukwan harus keluar karena tidak mendapatkan jam mengajar.
“Makanya dalam minggu kedua ketiga bulan Januari 2002 sampai awal Februari kami akan turun di lapangan akan melihat sejauh mana permasalahan yang terjadi dengan pengangkatan PPPK ini. Nanti Dewan Pendidikan ikut urun rembuk kepada pemerintah dalam mencari solusinya,” imbuh mantan Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi itu.
Baca Juga : Siapkan PTM 100 Persen, Bupati Trenggalek Prioritas Vaksin Booster pada Tenaga Pengajar
Sulih menambahkan pihaknya berupaya maksimal mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoalan yang ada. Jangan sampai mengatasi masalah guru di sekolah negeri justru menimbulkan masalah di sekolah swasta,” imbuh Sulih.
Dewan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sepakat untuk turun di lapangan untuk mencari informasi, mengidentifikasi masalah dan mengumpulkan data-data yang ada di lapangan dan merumuskan permasalahan serta memberikan alternatif solusi sebagai masukan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan yang ada.
