JATIMTIMES - Pada Tahun 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI bakal menyediakan akses internet untuk 200 pos layanan TNI yang berada di wilayah terluar, tertinggal dan terdepan (3T).
Hal itu disampaikan Menteri Kominfo RI Johnny G Plate ketika menggelar pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Ruang Rapat Menteri, Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat.
Baca Juga : Banyuwangi Terus Tingkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan
Dalam pertemuan tersebut, Johnny didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo RI Mira Tayyiba; Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail; Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A Pangerapan dan Dirut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Anang Latif.
"Konkretnya Kominfo akan memberikan dukungan terhadap 200 titik pos layanan TNI di wilayah terluar melalui akses internet yang langsung dihubungkan ke satelit dan ini akan dilaksanakan di tahun 2022," ujar Johnny melalui siaran pers, Selasa (28/12/2021).
Penyediaan akses internet tersebut bertujuan untuk mengatasi tantangan komunikasi dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara. Johnny menuturkan, infrastruktur yang paling cepat untuk mendukung penyediaan akses internet di 200 pos layanan TNI dengan menggunakan VSAT yang dihubungkan langsung dengan satelit.
"Di wilayah terluar Indonesia terdapat aktivitas pertahanan dan keamanan negara, sehingga TNI selalu hadir bersama masyarakat terluar," tutur Johnny.
Maka dari itu, Kementerian Kominfo RI akan memastikan dan berkomitmen untuk tersedianya infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang lebih memadai di titik-titik terluar penyelenggaraan dan keamanan negara.
Sementara itu, dalam mengatasi tantangan komunikasi di wilayah 3T, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyampaikan, sejak ditunjuk menjadi Panglima TNI, dirinya langsung melakukan orientasi. Berdasarkan hasil orientasi tersebut, masih banyak titik operasi TNI yang belum terjangkau akses komunikasi.
"Tidak hanya pada wilayah perbatasan seperti di Kalimantan dan Papua, tetapi juga di beberapa kepulauan lainnya. Ternyata begitu banyak pos kita yang tidak ada sarana komunikasi," terang Andika.
Menurutnya, tidak adanya sarana komunikasi dikarenakan sinyal yang tidak ada, sehingga jika ingin melakukan laporan harus menyeberang pulau untuk mendapatkan sinyal.
Pihaknya mencontohkan, salah satu wilayah terluar yang tidak terakses sinyal yakni di Pulau Dana Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan sulitnya akses komunikasi tersebut, membuat koordinasi menjadi terhambat.
Baca Juga : Setelah Tahun Baru, Arema FC Kenalkan 2-3 Pemain Baru Berlabel Timnas Indonesia
"Pulau Dana Rote ini, Pak Menteri sangat paham wilayah itu, (prajurit) untuk laporan harus nyebrang ke Pulau Rote, baru bisa laporan apa perkembangannya," kata Andika.
Jenderal TNI bintang empat ini pun menegaskan, tidak bisa membiarkan pos-pos layanan TNI yang berada di wilayah terluar Indonesia tanpa akses komunikasi sama sekali. Karena berkomunikasi dengan prajurit di wilayah terluar juga untuk memastikan keamanan pertahanan Indonesia.
Selain itu, juga terdapat wilayah terluar di daerah perbatasan, yakni di Provinsi Maluku, Maluku Utara dan daerah dekat dengan Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi tantangan akses komunikasi saat ini.
"Di Taliabu, Kepulauan Sula itu sangat sulit, jadi kami selama ini mendapatkan anggaran dari pemerintah dalam hal telekomunikasi ICT itu melalui Telkom," tutur Andika.
Namun, untuk anggaran memang sangat terbatas, sehingga pihaknya juga akan mendiskusikan terkait hal tersebut dengan pihak Telkom sebagai mitra yang selama ini mendukung ICT (Information Communication Technology) TNI dan Kementerian Pertahanan RI.
"Ternyata jalan buntu untuk 2022 karena memang jumlah anggarannya," imbuh Andika.
Lebih lanjut, dalam pertemuan dengan Johnny, Andika mengapresiasi terkait adanya program dan kebijakan sektor infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia, khususnya yang berada di wilayah 3T.
