Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Pemerintahan

Lokakarya KOTAKU Kota Blitar, Perkuat Sinergitas Ciptakan Kota Blitar Bebas Kumuh

Penulis : Via Yunita - Editor : Dede Nana

15 - Dec - 2021, 20:17

Placeholder
KOTAKU Kota Blitar sukses gelar lokakarya.(Foto : KOTAKU Kota Blitar)

BLITARTIMES - KOTAKU Kota Blitar terus berupaya mengatasi kekumuhan dan menata Kota Blitar lebih cantik. Upaya itu diantaranya diwujudkan dengan menggelar Lokakarya bersama OPD dan stakeholder terkait. Agenda Lokakarya digelar selama dua hari pada 14-15 Desember 2021. KOTAKU adalah program dari Pemerintah Pusat untuk penanganan permasalahan kumuh.

Lokakarya KOTAKU dibuka oleh Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat (Dispera) Kota Blitar Heru Catur. Kegiatan ini membahas strategi dan kebijakan penanganan kumuh yang akan dilakukan pada 2022 di wilayah Kota Blitar. Lokakarya ini juga melaporkan pencapaian-pencapaian program yang telah lakukan di 2021.

Baca Juga : Capaian Vaksinasi Kabupaten Malang Capai 74,7 Persen Dosis Pertama

Kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber. Masing-masing Askot Mandiri Kota Blitar, Dedith Agung Dwi P, Kepala Bappeda Kota Blitar Tri Iman Prasetyono, Kepala Bidang Ekonomi Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Paring Gentur Utomo, Kasi PPL DLH Kota Blitar Indriantono, dan Kasi Pencegahan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Agus Gholib.

Di hari kedua, Srie Suhartiningsih dari OSP4 Jawa Timur memaparkan terkait kesiapan Kota Blitar untuk berkompetisi mendapatkan DAK integrasi. Dalam hal ini dirinya menyampaikan perlu keterlibatan aktif Pokja PKP dalam fasilitasi.

“Alhamdulilah kegiatan Lokakarya yang digelar dalam dua hari ini berjalan lancar. Peserta sangat antusias dan bersemangat mengikuti jalanya kegiatan,” kata Askot Mandiri Kota Blitar, Dedith Agung Dwi P.

Banyak paparan menarik yang disampaikan dalam Lokakarya ini. Diantaranya terkait dengan materi yang disampaikan Kepala Bappeda Kota Blitar, Tri Iman. Dalam paparanya Tri Iman menyampaikan materi kebijakan arah pembangunan Kota Blitar di bawah kepemimpinan Wali Kota Blitar Santoso dan Wakil Wali Kota Blitar Tjutjuk Sunario. Salah satu kebijakan strategis itu adalah program RT Keren yang sangat sinkron dengan program KOTAKU.

“RT keren adalah wujud kegiatan dari replikasi program kemandirian serta pemberdayaan masyarakat yang mana alokasi anggaran Rp 50 juta/RT. Program ini menjadi pemicu atau penyemangat dan menjadi kolaborasi kegiatan dalam mengintervensi permasalahan kekumuhan yang ada di Kota Blitar,” tegas Tri Iman.

Lokakarya yang digelar kali ini juga sebagai upaya mendorong optimalisasi dari peran dan fungsi Pokja PKP. Ya, peran dan fungsi Pokja PKP perlu dioptimalisasi dalam penanganan kumuh. Selain merupakan bagian dari exit strategy Program Kotaku, diharapkan Pokja PKP mampu menginisiasi Forum PKP serta menggerakkan elemen masyarakat lainnya guna mencegah maupun menangani kumuh yang ada di wilayahnya.

“Kami berharap Forum PKP mampu mengkolaborasikan pemda, pemerintah pusat serta pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama menangani kumuh.  Oleh karena itu, demi pengendalian dan tindak lanjut atas isu dan permasalahan yang berkembang, pelaku program akan melaksanakan Workshop di masing-masing kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah terkait, pihak swasta, perguruan tinggi, BKM dan stakeholder lainnya di tingkat kota Blitar,” imbuh Dedith.

Sebagaimana diketahui, capaian program KOTAKU di Kota Blitar terbilang sangat luar biasa. Kolaborasi dalam mengatasi masalah kekumuhan mencapai Rp 15 miliar lebih yang bersumber dari kegiatan OPD Dinas PU, Dispera, DLH, CSR, UPT Damkar, dan juga kegiatan yang ada di kecamatan, yang mana Rp 4 miliar lebihnya menyasar ke dalam RT dalam deleniasi SK Kumuh yang mana luasan Kumuh awalnya adalah 103,36 Ha dan capaian Komulatifnya dalam mengurangi kekumuhan di tahun 2021 yaitu 23,59 Ha. Sehingga sisa luasan Kumuh di Kota Blitar untuk akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022 adalah 79,77 Ha.

Baca Juga : Dua Warga Kabupaten Malang Jadi Korban Erupsi Semeru, 1 Orang Belum Ditemukan

“Capaian pengurangan Kumuh di Kota Blitar tersebut telah disepakati oleh Pokja PKP dalam Forum Lokakarya Capaian pengurangan kawasan permukiman Kumuh. Serta Alih kelola Data GIS pada tanggal 13 Desember 2021 di Dinas perumahan Rakyat Kota Blitar,” ucap Dedith.

Suksesnya program KOTAKU di Kota Blitar tak lepas dari dukungan Wali Kota Blitar Santoso dan Ketua DPRD Kota Blitar dr Syahrul Alim. Dukungan ini dibuktikan dengan sudah beberapa kali Wali Kota Santoso meresmikan hasil kegiatan Program KOTAKU tahun 2019 serta melaunching BPM CFW tahun 2021.

Dukungan Santoso terhadap program KOTAKU juga dibuktikan dengan turun langsung memantau pelaksanaan program KOTAKU di Bumi Bung Karno. Tak hanya itu, orang nomor satu di Kota Blitar juga terus berkoordinasi dengan OPD terkait yang membidangi penanganan kawasan kumuh.  Komunikasi dan koordinasi juga dilakukan Santoso dengan pihak Konsultan KOTAKU.

Terkait dengan Lokakarya KOTAKU kali ini, Santoso juga memberikan dukungan penuh. Dirinya menilai Lokakarya ini memberikan edukasi kepada OPD dan stakeholder terkait dalam penanganan kawasan kumuh di Kota Blitar.

“Dengan lokakarya ini penanganan kawasan kumuh di Kota Blitar akan lebih optimal. Saya berharap kedepan cara penataan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Blitar bias lebih tertata. Bersama-sama kita cipatakan Kota Blitar bebas kumuh,” pungkas orang nomor satu di Kota Blitar.


Topik

Pemerintahan



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Jatim Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Via Yunita

Editor

Dede Nana