JATIMTIMES - Banjir Bandang yang melanda Kota Batu beberapa waktu lalu, mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat. Giliran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basoeki Hadimoeljono yang meninjau lokasi bekas bencana, Kamis (11/11/2021).
Basoeki menyatakan ada beberapa langkah yang harus disiapkan untuk mengantisipasi kejadian susulan. “La nina diprediksi puncak hujan Januari-Februari karena itu langkah pertama yang dilakukan saya minta dibersihkan dan lebarkan,” ungkap Basoeki saat meninjau lokasi bencana banjir bandang di Dusun Sambong, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
Baca Juga : Gali Tanah Pekarangan, Warga Tuban Temukan 26 Mortir dan 19 Peluru
Pelebaran dilakukan pada titik-titik jembatan dan aliran sungai pasca banjir pandang di 8 desa. Yakni Desa Sidomulyo, Desa Bulukerto, Desa Sumberbrantas, Desa Bumiaji, Desa Tulungrejo, dan Desa Punten, Desa Sumbergondo, dan Desa Giripurno. “Semakin lebar semakin baik,” tambah Basoeki.
Kemudian rumah warga yang terdampak dan berada di bantaran alur sungai Brantas sepanjang 4 kilometer harus segera direlokasi.
Hal tersebut mengantisipasi adanya bencana susulan jika terjadi di kawasan aliran sungai Brantas. “Kalau gak relokasi kita membiarkan itu bahaya,” ucap Basoeki.
Penanganan berikutnya adalah dengan melakukan perbaikan utilitas terdampak. Yaitu perbaikan pipa air minum bekerja sama dengan PDAM. Sementara untuk jembatan harus segera diperbaiki oleh pihak Bina Marga agar lebih layak dan gorong-gorongnya lebih lebar.
Baca Juga : Pantau Penanganan Banjir Bandang Kota Batu, Ini Penjelasan Menteri PUPR
Sementara itu, Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, mengatakan bahwa pemerintah daerah, kecamatan dan desa akan segera rapat koordinasi tentang regulasi dan kebutuhan relokasi. Camat, Kepala Desa dan seluruh perangkat juga akan melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat terdampak, khususnya yang berada di bantaran sungai, agar bersedia untuk direlokasi.
Saat ditanya bagaimana nasib anak-anak yang berada di daerah terdampak khususnya Bulukerto, Dewanti mengatakan bahwa Dinas Pendidikan sudah memiliki program untuk penanganan mereka. “Kita tidak mengharuskan anak-anak untuk tidak sekolah. Selain itu, ada tim trauma healing untuk menangani trauma yang dialami,” ujar Dewanti.
