JATIMTIMES - Rencana pembangunan Alun-Alun Kepanjen kembali menjadi pembahasan. Hal tersebut secara umum juga menjadi bahasan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kabupaten Malang tahun 2022.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, Darmadi menyebut bahwa pembangunan alun-alun Kepanjen merupakan satu bagian dari rencana besar untuk membaharui wajah Kepanjen, sebagai Ibukota Kabupaten Malang.
Baca Juga : Hampir Tutup Tahun 2021, Angka Dispensasi Nikah di Bondowoso Sudah Capai 802 Perkara
Sehingga, untuk realisasinya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang masih harus melakukan review pada rencana tata ruang wilayah (RTRW). Yang menurut Darmadi, seharusnya dapat dilakukan pada tahun 2021 ini.
Hal tersebut lantaran pada perencanaan beberapa tahun lalu, Darmadi mengatakan bahwa rencana itu masih terkendala sejumlah hal. Salah satunya adalah soal pembebasan lahan.
"Karena tahun 2020 dan 2021 itu sudah ada Covid-19, jadi progresnya agak lambat. Dan yang kedua pembebasan lahannya juga tersendat dengan berbagai hal, maka kalau memang tidak memungkinkan kami memang berharap bisa dicarikan alternatif," ujar Darmadi, Kamis (4/11/2021).
Sementara itu menurut Plt Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma, rencana pembangunan Alun-alun Kepanjen masih harus dilakukan kajian-kajian yang mendalam terlebih dahulu.
Kajian tersebut agar nantinya, tata letak alun-alun itu benar-benar strategis. Tentu dengan mempertimbangkan dampak-dampak yang mungkin timbul setelah pembangunannya dilakukan. Baik dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak lain.
Pada prinsipnya, pembangunan di Kabupaten Malang mengacu pada tiga hal. Yakni ramah lingkungan, ramah warga dan ramah investasi. Atau ia sebut sebagai 3R.
Baca Juga : Melalui Pagelaran Wayang Kulit, Pemkab Blitar-Bea Cukai Sinergi Gempur Rokok Ilegal
"Ya agar lebih strategis. Dan 3R itu harus diperhatikan. Sehingga, investor ini keinginannya kuat untuk berinvestasi di Kabupaten Malang," ujarnya.
Sebab menurutnya, rencana yang disiapkan adalah rencana jangka panjang. Sehingga segala persiapan yang dilakukan harus benar-benar matang. Termasuk dalam hal kajiannya.
"Jadi ya memang juga harus disiapkan. Banyak dampak yang harus dipertimbangkan, dampak sosial, ekonomi, pertumbuhan aktivitas masyarakat juga harus diperhatikan," pungkasnya.
