JATIMTIMES - Bupati Malang HM. Sanusi memastikan bahwa obyek wisata di Kabupaten Malang akan segera diperbolehkan beroperasi. Hal ini menyusul Kabupaten Malang sudah masuk ke level 2 penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) nomor 57 tahun 2021.
Untuk memastikan tetap aman saat beroperasi nanti, akan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Salah satunya, Sanusi akan menyusun Peraturan Bupati (Perbup).
Baca Juga : Perumda Tirta Kanjuruhan Tepis Kabar Pipanya Sering Bocor
"Ya segera. Nanti juga akan ada Perbupnya. Selain itu kan juga sudah ada beberapa yang diatur di dalam Inmendagri terbaru," ujar Sanusi.
Selain itu, obyek wisata yang ada di Kabupaten Malang juga diarahkan untuk mengoperasikan aplikasi PeduliLindungi. Artinya, menurut Sanusi, jika pengelola wisata sudah siap menggunakan aplikasi PeduliLindungi, maka akan diperbolehkan untuk buka.
"Wisata boleh dibuka, dengan kapasitas 25 persen. Yang aplikasinya sudah lengkap itu boleh buka. Kemarin sudah dikumpulkan semua. Targetnya segera, kalau memang sudah siap, saya suruh buka," terang Sanusi.
Salah satu akses wisata yang ia pastikan boleh untuk beroperasi adalah akses menuju Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Ia pun mengaku bahwa hal tersebut sudah ia komunikasikan dengan pihak TNBTS.
"Saya sudah komunikasikan dengan TNBTS. Agar bisa beroperasi itu jip-jip. Tapi hanya untuk yang dari Kabupaten Malang saja, karena sudah level 2. Lainnya kan masih level 3," imbuh Sanusi.
Baca Juga : Jenis-Jenis Penyakit Jamur Kulit dan Cara Mengatasinya
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bupati (Wabup) Malang Didik Gatot Subroto. Bahkan, agar segera dapat beroperasi, seluruh unsur yang terlibat dalam kepariwisataan di Kabupaten Malang akan dikumpulkan. Untuk memastikan segala kesiapannya.
Sebab, dirinya tidak berharap bahwa kelonggaran yang diberikan malah akan menjadi bumerang bagi pergerakan Covid-19 di Kabupaten Malang. Apalagi, di bulan November dan menjelang moment pergantian tahun dan Hari Natal.
"Distribusi manusianya ini yang harus diatur. Yang dikhawatirkan di saat kita memberikan kebebasan, justru ini yang berisiko. Karena kita tidak tahu dari luar (Malang) ada berapa orang. Jadi pembatasan masih harus dilakukan, karena level 2 dan masih 50 persen," pungkas Didik.
