JATIMTIMES - Menjelang pesta demokrasi 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kediri telah mengambil ancang-ancang guna mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pesta demokrasi tersebut. Bekerjasama dengan Diskominfo Kota Kediri, Bawaslu menggelar talkshow.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Kota Kediri Mansur. Ia mengungkapkan, menjelang pesta demokrasi 2024 mendatang, perlu upaya antisipatif untuk mencegah permasalahan yang mungkin timbul.
Baca Juga : Besok, Bupati Sanusi Rencana Dampingi Menparekraf pada Visitasi Desa Wisata Sanankerto
"Dalam kesempatan ini kami bersama Bawaslu Provinsi dan Diskominfo Kota Kediri berupaya untuk memberikan edukasi sebagai upaya antisipasi terhadap potensi apa yang mungkin timbul di 2024 nanti," terangnya, Kamis (14/10/2021).
Menurutnya hal ini bertujuan meminimalisir potensi-potensi sengketa dalam pesta demokrasi. "Kami harap ini bisa meminimalisir potensi sengketa tersebut dan seumpama ada dapat diselesaikan dengan baik dan kondusifitas Kota Kediri tetap terjaga," imbuhnya.
Mansur menyebutkan, informasi ini diharapkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Kota Kediri sebagai upaya edukasi kami. "Oleh karena itu, kenapa kami bekerja sama dengan Diskominfo Kota Kediri. Tidak lain untuk memasifkan informasi tersebut," ujarnya.
Menurut pihaknya, menilik kebelakang, sejumlah permasalahan yang sering terjadi di antaranya berkaitan dengan Daftar Calon Tetap (DCT) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sangat berpotensi menimbulkan sengketa.
"Selain itu pada waktu pencalonan, baik itu legislatif maupun calon walikota dan wakil walikota juga sangat berpotensi menimbulkan permasalahan," ujar Mansur.
Di samping itu, masa kampanye juga sangat berpotensi menimbulkan sengketa. Menurutnya, pada masa ini semua peserta pemilu berlomba-lomba dalam kampanye. Kampanye inilah yang berpotensi menimbulkan sengketa.
Baca Juga : TP PKK Kota Kediri Raih Terbaik I Kategori Lingkungan Bersih dan Sehat
Sementara itu, Yudi Agung Nugraha koordinator divisi hukum, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa mengatakan, bahwa kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan sebulan sekali.
"Kami agendakan sebulan sekali akan ada talkshow seperti ini dengan pembahasan dan narasumber yang berbeda-beda," terangnya.
Sedangkan untuk publikasi pihaknya mengatakan akan diunggah dan disebarluaskan melalui kanal YouTube resmi Harmoni TV. "Kami bekerja sama dengan Diskominfo. Untuk publikasi konten berikut rencananya akan diupload di akun Youtube Harmoni TV Kediri," pungkasnya.
