JATIMTIMES - Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT) masih menjadi perhatian serius bagi Kabupaten Malang. Hal itu juga berpengaruh kepada pendapatan yang didapat pemerintah daerah.
Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus berupaya untuk menggelar sosialisasi kepada masyarakat. Hal itu agar masyarakat mengerti terkait peredaran rokok ilegal yang.
Baca Juga : Pemkab Malang Optimis SILPA 2021 Tak Sebesar Tahun Lalu
Wakil Bupati (Wabup) Malang Didik Gatot Subroto mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Hanya saja pihaknya sengaja menggilir setiap kecamatan untuk mendapatkan sosialisasi ini.
“Sebenarnya kegiatan ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Intinya kami memberikan imbauan kepada masyarakat agar mengetahui banyaknya peredaran rokok ilegal,” ucap Didik yang juga menyebut bahwa saat ini adalah jatah dari perwakilan perangkat kecamatan, desa, RT/RW se-Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
Didik pun tak memungkiri bahwa pihaknya berharap peredaran rokok ilegal segera teratasi di Kabupaten Malang. Sebab, hal itu akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah.
“Mulanya kan kami ingin meningkatkan pendapatan dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT). Karena ini salah satu diantara penghasilan negara yang saat ini menjadi konsentrasi,” kata Didik.
“Oleh karena itu, jika rokok semua legal tentunya akan berimbas pada pendapatan yang bagus kepada negara dan DBHCT kepada daerah juga akan bagus,” imbuhnya.
Pada sosialisasi itu, Didik menerangkan bahwa peserta diberikan edukasi bahwa pengguna rokok harus memperhatikan kesehatan. Sebab, banyaknya peredaran rokok ilegal juga berpengaruh kepada kualitas rokok itu sendiri.
Baca Juga : Punishment Bendera Hitam Efektif, Capaian Vaksinasi Kecamatan Tajinan Meningkat
“Mereka diberi fasilitas tidur di hotel, lalu diberikan edukasi bahwa merokok ini penting artinya memang ada yang dipertimbangkan terhadap kesehatan,” ungkap Didik.
Di sisi lain, Didik menyebut ada hal yang paling utama terhadap warga masyarakat. Karena mereka nantinya juga dilatih dan dipersiapkan menjadi informan.
“Banyak rokok ilegal maka mereka harus melaporkan kepada bu atau pak kadesnya. Kadesnya nanti melanjutkan kepada pemerintah setempat ada muspika muspika menindaklanjuti kepada bea cukai. Sehingga peredaran rokok ilegal bisa segera tertenggarai dengan adanya informan,” tandas Didik.
