JATIMTIMES - Selama berlangsungnya program percepatan vaksinasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang mencatat sebanyak 460 orang tidak dapat menjalani vaksinasi dengan lancar. Hal itu dikarenakan permasalahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Kepala Dispendukcapil Kota Malang Eny Hari Sutiarny melalui Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data Sudarmanto mengatakan, terdapat beberapa permasalahan yang muncul ketika masyarakat akan menggunakan KTP untuk vaksinasi.
Baca Juga : Pasang Aplikasi PeduliLindungi, Pegawai yang Belum Vaksin Tak Bisa Ngantor di Balai Kota Among Tani
"Ada yang karena NIK-nya tidak bisa diakses, kemudian sertifikat tidak bisa muncul karena alamatnya tidak sama dengan KTP, ada yang namanya di KTP tidak sama dengan NIK yang divaksin, jadi bermacam-macam permasalahan yang masuk," ungkap Sudarmanto.
Dari permasalahan yang ada, pihaknya menyebutkan yang paling banyak NIK tidak dapat diakses ketika masyarakat akan melakukan vaksinasi.
"Oleh petugas vaksin NIK-nya diinput ternyata datanya tidak ditemukan itu yang paling banyak dan mendominasi itu," kata Sudarmanto.
Terkait NIK yang terpakai orang lain untuk vaksinasi, pihaknya mengatakan kemungkinan penyebabnya yakni memang satu NIK dipakai oleh dua orang. Selain itu terjadi kesalahan input data oleh petugas. "Kan input 16 digit, 1 digit saja salah, semisal 9 diinput 6, itu yang muncul adalah orang lain," ibuh Sudarmanto.
Pasalnya, dengan kegiatan vaksinasi yang menyasar ribuan orang di tiap harinya mulai pagi hingga sore hari itu juga bisa membuat petugas mengalami kelelahan. "Saya yakin faktor eror manusia pasti ada, saya tidak mengatakan sebagian besar, tapi kemungkinan kesalahan juga bisa," kata Sudarmanto.
Baca Juga : Ibadah Umroh Dibuka Kembali untuk Warga Indonesia, Calon Jamaah Wajib Penuhi Syarat ini
Untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut, Dispendukcapil Kota Malang pun telah mengarahkan untuk masyarakat dapat segera menghubungi Call center 199 dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI untuk menyampaikan permasalahan yang dialami.
"Solusinya dari Dispendukcapil melakukan konsolidasi ulang ke pusat, agar NIK tersebut bisa masuk ke servernya pusat yang namanya DWH (Data Warehouse, red)," tutur Sudarmanto.
Lebih lanjut dia menjelaskan, Dispendukcapil Kota Malang sifatnya hanya mengirimkan data. Ketika data yang masuk dan laporan dari NIK masyarakat akan dikirimkan lagi ke server pemerintah pusat. "Dari pusat yang membenarkan," pungkas Sudarmanto.
