JATIMTIMES - Perumda Giri Tirta Gresik dicap gagal melaksanakan tugas sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengambil langkah tegas.
Yakni, melakukan audit keuangan dan teknik. Melibatkan BPPKAD, Inspektorat, Bagian Hukum dan Asisten. Audit keuangan itu terkait penyertaan modal sebesar Rp 25 miliar anggaran tahun 2019. Karena, pelaksanaannya dinilai tidak sesuai dengan rencana.
Baca Juga : Pemkab Resmi Jalin Kerja Sama Pelatihan Melinting dengan Perusahaan Rokok di Pamekasan
"Ini menjadi catatan kami dalam melakukan koreksi kinerja Perumda," ujar Gus Yani usai melakukan rapat evaluasi di Kantor Perumda Giri Tirta Gresik, Jumat (17/9/2021).
Gus Yani menjelaskan, Perumda Giri Tirta Gresik telah menjadi sorotan masyarakat. Terutama mengenai pelayanan yang hampir setiap hari ada pengaduan terkait air mampet.
"Termasuk kami juga evaluasi SDM di internal Perumda Giri Tirta," imbuh bupati milenial tersebut.
Mantan Ketua DPRD Gresik tersebut menambahkan, Perumda Giri Tirta gagal memberikan pelayanan. Problem lain adalah penggunaan anggaran tahun 2019.
Disinggung terkait ranperda penyertaan modal sebesar Rp 113 miliar, Gus Yani menyebut bahwa hal itu harus dilakukan. Demi menyelamatkan Perumda Giri Tirta.
"Selain audit, kami berupaya menyelamatkan Perumda Giri Tirta lewar ranperda," pungkasnya.
Baca Juga : TMMD di Desa Pakisaji, Personel Yonif 511/DY Bangun Jamban untuk Masyarakat
Sementara itu, Dirut Perumda Giri Tirta, Siti Aminatus Zariyah mengatakan, dalam pekan ini memang ada kebocoran pipa menyebabkan air tidak keluar. Kejadiannya beruntun.
"Untuk Rp 25 miliar masih kita laksanakan dari Balongpanggang ke Kedungrukem, juga ada di booster Giri 1, proses lelang Giri sampai Mayjend Sungkono," kata Risa sapaan akrabnya.
Sebenarnya, lanjut Risa, perencanaan sudah sesuai namum belum dilaksanakan. Sehingga yang bisa tercorver di tahun 2020 dan sudah dioperasionalkan hanya Balongpanggang sampai ke Kedungrukem.
"Yang lain masih proses lelang, insya allah di tahun 2021 anggaran kita habiskan sesuai dengan LO atau rekomendasi dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," imbuhnya.
