BATUTIMES - Rancangan pagu indikatif Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Batu tahun Anggaran 2022 sudah mulai disusun. Di dalamnya terdapat 201 program, 536 kegiatan, 1.875 sub kegiatan dan 49 usulan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dengan banyaknya usulan tersebut, total anggaran pada tahun 2022 mencapai Rp 1,9 Triliun. Dengan rincian, anggaran sebesar Rp 1,6 triliun diperuntukkan program dan kegiatan usulan OPD. “Lalu untuk usulan reses anggota dewan sebesar Rp 147 Miliar,” kata Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso.
Baca Juga : Penemuan Situs Terbesar di Jawa Timur, Diklaim Melebihi Besarnya Candi Borobudur
Kemudian usulan lembaga sebesar Rp 78 Miliar, dan usulan musyawarah rencana pembangunan sejumlah Rp 69 Miliar. Dengan demikian, pagu indikatif KUA-PPAS APBD Kota Batu Tahun Anggaran 2022 lebih besar dari tahun 2021.
“Tapi itu masih belum final, masih akan ada pembahasan lagi. Melihat kondisi saat ini,” tambahnya.
Sebab, lanjutnya, usulan program dan kegiatan masih akan disesuaikan kembali. Sehingga akan melihat mana yang prioritas dan mana yang bukan.
Meskipun Rancangan pagu indikatif KUA-PPAS naik, namun proyeksi dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) diprediksi menurun. Jika tahun ini ditargetkan Rp 200 Miliar, maka tahun 2022 turun menjadi Rp 161 miliar.
Kebijakan itu diambil melihat kondisinya ditutupnya tempat pariwisata, hiburan, dan sebagainya menjadi pemicu turunnya target PAD. Terlebih pada sektor pariwisata yang paling lumpuh.
“PAD turun melihat pada tahun sektor hiburan dan pariwisata terasa imbasnya, padahal sektor ini pendapatannya banyak,” ujar politis PDIP ini.
Baca Juga : Bintang Hospital Playlist Jeon Mi-do akan Bergabung di Drama Terbaru "39" Bersama Son Ye-jin
Sementara dinas yang memiliki anggaran tinggi dalam dokumen belanja OPD yakni Dinas Pendidikan. Anggaran belanjanya mencapai Rp 323 Miliar atau meningkat Rp 114 Miliar dari tahun 2021.
Disusul Dinas Kesehatan sejumlah Rp 323,7 Miliar, mengalami peningkatan Rp 11 Miliar dari tahun sebelumnya. Lalu Dinas Sosial meningkat Rp 22 Miliar dari tahun sebelumnya yakni Rp 263,1 miliar sehingga menjadi Rp 285,2 Miliar.
Selanjutnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sejumlah Rp 205 Miliar atau meningkat Rp 126 Miliar. Kemudian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak Rp 160 Miliar atau meningkat Rp 107 Miliar.
