free web hit counter
Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Pemerintahan

BOR Capai 1.007, Kurang dari 50 Persen Dihuni Warga Kota Malang

Penulis : Arifina Cahyati Firdausi - Editor : Pipit Anggraeni

30 - Jul - 2021, 22:36

Placeholder
Ruang IGD di RS Lapangan Idjen Boulevard. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Masih tingginya kasus Covid-19 cukup mempengaruhi ketersediaan Bed Occupancy Rate (BOR) di Kota Malang. Tercatat, kini BOR di rumah sakit rujukan maupun rumah isolasi telah mencapai angka 1.007. Namun penggunaannya tak hanya untuk warga Kota Malang saja.

Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan, dari jumlah tempat tidur isolasi tersebut, warga Kota Malang yang berada di rumah sakit sebanyak 365 orang. Kondisi penuhnya BOR setiap harinya dipicu dari warga luar Kota Malang yang juga menjalani perawatan di beberapa rumah sakit rujukan Covid-19.

Baca Juga : Pemkab Blitar dan Forkopimda Bagikan Sembako untuk Masyarakat Terdampak PPKMĀ 

"Jumlah BOR kita memang 1.007, warga Kota malang di rumah sakit ada 365. Yang berada di rumah sakit-rumah sakit itu dari luar kota seperti Surabaya, Blitar, Pasuruan dan lainnya. Posisinya untuk Kota Malang sendiri, justru di bawah kuota 50 persen," ujarnya.

Sutiaji menambahkan, itupun setiap rumah sakit rujukan juga terus berupaya menambah kapasitas Bed. Tujuannya agar memacu BOR tidak penuh dan bisa memfasilitasi pasien Covid-19. Hanya, untuk menambah fasilitas itu memang tidak mudah. Dimana, harus mendapat persetujuan dulu dari pemerintah pusat.

Hal itu berkaitan dengan adanya jaminan kesehatan bagi setiap warga yang masuk terkait pembiayaan hingga jumlah tenaga kesehatan (Nakes) di setiap layanan kesehatan rujukan Covid-19.

"Ketika ada penambahan BOR, contoh di RSUD, harus ada kejelasan dari Kementerian Kesehatan. Kalau hanya sekedar nambah oke, tapi orang-orang yang masuk ke rumah sakit tersebut maka harus ada jaminan, biayanya dicover pembiayaan dari Kementerian kesehatan dan seterusnya, termasuk  para Nakes," jelasnya.

Seperti yang sudah diajukan terkait menambah rumah sakit darurat lapangan RST Soepraoen yang hingga saat ini rupanya belum difungsikan. Hal itu, lantaran masih menunggu persetujuan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Termasuk juga, kebutuhan BOR IGD di RSSA Kota Malang yang telah direncanakan untuk ditambah, namun hingga saat ini juga masi terjanggal persetujuan.

Baca Juga : Stok Vaksin Covid-19 Kota Malang Menipis, Hanya Cukup untuk Dosis Ke-2

"Di RST Sopraoen sudah ada 100 lebih, belum digunakan, karena belum ada kepastian. RSSA ada penambahan sentra IGD, sehingga jalan di depan IGD RSSA ditutup rencananya akan diberikan tenda akan dibuka Bed. Kenapa belum, kare a belum dapat jawaban dari pusat," terangnya.

Apalagi, berkaitan dengan IGD masih memerlukan alat kesehatan tambahan yang mumpuni. Meski begitu, hal tersebut masih terus diupayakan berbagai pihak, mengingat BOR untuk IGD rumah sakit rujukan overload hingga 125 persen.

"Karena persoalannya sebelum masuk rumah isolasi harus melalui IGD, dan IGD ini yang problem. Di cek darahnya bagaimana, masuk gejala sedang atau berat. Sementara IGD kita okupansinya lebih dari 125 persen," pungkasnya.


Topik

Pemerintahan



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Indonesia Online. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Jatim Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Arifina Cahyati Firdausi

Editor

Pipit Anggraeni