BANGKALANTIMES - Penegakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Kabupaten Bangkalan dinilai tebang pilih oleh persatuan pedagang Bangkalan (PPB).
Akibatnya, mereka tidak tinggal diam, puluhan orang yang mengatasnamakan PPB tersebut meminta keadilan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) setempat, agar tidak tebang pilih dalam menindak pedagang.
Baca Juga : Operasi Yustisi Selama PPKM Darurat di Kabupaten Malang, 1.400 Pelanggar Prokes Ditindak
Bahkan, mereka menilai Satpol-PP dalam menindak para pedagang sangat semena-mena, arogan dan tebang pilih, saat mereka menyuruh menutup warung. "Sehingga hal itu menjadi kecemburuan sosial di kalangan para pedagang di bawah," ungkap Nasiruddin Korlap Aksi, Jumat (16/7/2021).
Selain itu, Nasiruddin juga menyebutkan, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut juga membuat para PKL tercekik. Pasalnya, selama penerapan PPKM Darurat, pemerintah hanya sibuk menindak pedagang agar segera menutup warungnya tanpa memberikan solusi.
"Mereka disuruh tutup warung pukul 20.00 WIB, sedangkan pemerintah tidak menjamin kebutuhan sehari-hari para pedagang. Seharusnya pemerintah bisa lebih berperikemanusiaan dalam memberlakukan suatu kebijakan. Jangan sampai membunuh perekonomian masyarakat kecil," ujarnya.
Tidak hanya itu, dia juga menegaskan, agar Satpol-PP dalam melakukan penegakan aturan terhadap PKL agar lebih harmonis dan tidak arogan. "Masak ia, kemarin salah satu petugas ada yang ngempesin ban sepeda motor pengunjung. Bahkan sampai mengambil charger-nya pengunjung, itu kan arogan namanya," jelasnya.
Untuk itu, dia meminta agar pemerintah tidak hanya bisa menutup warung begitu saja, melainkan juga harus diimbangi dengan solusinya. Minimal Pemkab Bangkalan harus menjamin kebutuhan sehari-harinya pedagang.
"Pemerintawah wajib menjamin masyarakat kecil. Kalau tidak pemerintah harus mencari alternatif lain agar PKL tidak kehilangan mata pencahariannya," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Satpol-PP Irman Gunaidi mengatakan, selama penerapan PPKM Darurat pihaknya tidak pernah melakukan penutupan terhadap warung-warung.
Baca Juga : Lagi, Tak Pakai Masker, Warga Kena Sanksi Push Up dan Menyapu
"Kalau isu ia, bahwa Satpol-PP telah menutup warung-warung, padahal tidak. Kami hanya memberi imbauan saja kepada PKL," dalihnya.
Bahkan, dia juga tidak membenarkan jika Satpol-PP tebang pilih dalam penegakan penerapan PPKM Darurat. Semua warung, lanjutnya, didatangi terutama yang pengunjungnya lebih dari tiga orang.
"Semua kami tegur, apalagi yang tidak mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes)," katanya.
Selanjutnya, terkait adanya dugaan petugas yang menindak secara arogan, bahkan sampai ngempesin ban hingga mengambil charger milik pengunjung. Hal itu kata dia tidak benar, sebab setelah ia menanyakan kepada petugas, mereka tidak pernah melakukan hal itu.
"Setelah saya tanya ke teman-teman petugas di sini tidak pernah ada yang seperti itu. Kalau memberikan teguran ia," tandasnya.
