TRENGGALEKTIMES - Rapat evaluasi bersama empat organisasi perangkat daerah (OPD) atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2020 sudah diselesaikan oleh keempat Komisi DPRD Trenggalek.
Untuk selanjutnya, masing-masing komisi di DPRD Trenggalek menyampaikan hasil rapat kepada badan anggaran (Banggar) DPRD. Setelah itu, pembahasan akan dilanjutkan dengan menghadirkan Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Baca Juga : BUMDes Selorejo Bergejolak, MCW Temukan Ada Dugaan Korupsi
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Trenggalek Samsul Anam usai menggelar rapat bersama komisi dalam penyampaian hasil klarifikasi kepada OPD atas LKPJ Bupati tahun 2020.
"Rapat banggar kali ini agendanya laporan komisi kepada banggar, terkait hasil klarifikasi tingkat komisi kepada OPD atas Raperda LKPJ Bupati tahun 2020," kata Samsul, Selasa (22/6/2021).
Dijelaskan Samsul, sesuai prosedur pembahasan bahwa telah disampaikannya nota bupati selanjutnya pandangan umum fraksi dan jawaban bupati atas pandangan umum fraksi.
Dari hasil itu ada beberapa pertanyaan yang masih perlu penjelasan, sehingga dari seluruh pertanyaan yang belum terjawab tuntas dari fraksi akan ditindaklanjuti oleh komisi melalui bidang tugas masing-masing bersama OPD.
Samsul juga menjelaskan berdasarkan laporan komisi memang ada sesuatu persoalan yang membutuhkan evaluasi secara mendalam, seperti munculnya Silpa yang mencapai Rp 173.872.290.719.69.
"Kesimpulan yang disampaikan komisi, ada perencanaan yang belum begitu jeli sehingga menghasilkan Silpa yang cukup besar," ungkapnya.
Dicontohkan Samsul, misal dalam perencanaan pada dinas kesehatan, dinas PUPR serta Satpol-PP, hasil klarifikasinya pada beberapa dinas tersebut banyak faktor yang mengakibatkan Silpa besar.
Baca Juga : Sukseskan Vaksinasi Nasional, Pemohon SIM di Polres Blitar Dapat Layanan Vaksin Covid-19 Gratis
Seperti tidak dilaksanakannya kegiatan karena pertimbangan wabah Covid-19. Juga perencanaan rekruitmen di Satpol-PP dan efisiensi menjadi pertimbangan.
Juga ada faktor penurunan harga peralatan medis pada dinkes, dengan adanya penurunan harga peralatan medis sehingga menimbulkan Silpa banyak.
Juga terjadi pada dinas PUPR bidang bina marga, ada Silpa yang dihasilkan dari kontrak kerja karena adanya pagu anggaran yang tersisa cukup signifikan sebesar Rp 17 miliar.
"Beberapa catatan itu akan ditindaklanjuti banggar bersama TAPD, karena komisi kemarin hanya alat kelengkapan dewan dan sekarang yang dominan adalah banggar," pungkasnya.
