JATIMTIMES- Wahid Foundation tengah mencanangkan pemberdayaan perempuan melalui program desa damai yang dimilikinya. Hal itu sangat diapresiasi oleh Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko.
Hal itu membuat Wahid Foundation bersama perwakilan Kelompok Kerja (Pokja) Desa Damai Sidomulyo dan Gunungsari serta Kepala Desa Gunungsari dan Kepala Desa Sidomulyo berkunjung ke Balai Kota Among Tani, untuk menemui Dewanti, Rabu (9/6/2021).
Baca Juga : BPJS Ketenagakerjaan Kediri Serahkan Bukti Kepesertaan DLHKP Kota Kediri
Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan konsultasi, koordinasi, dan sinergi dengan Pemerintah Kota Batu, terkait program Desa Damai yang dicanangkan Wahid Foundation di Desa Gunungsari dan Desa Sidomulyo.
Visna Vulovik selaku Program Manager Desa Damai sekaligus Asisten Direktur Wahid Foundation mengatakan, dalam mewujudkan Desa Damai Sidomulyo, Wahid Foundation masuk lewat pemberdayaan ekonomi. Kemudian mencoba merekatkan masyarakat secara pelan-pelan, dan membuat mereka saling berkomunikasi satu sama lain, meskipun berbeda latar belakang.
Selan itu, Wahid Foundation juga memberikan akses permodalan dan pelatihan wirausaha melalui pembinaan perempuan, untuk pelatihan bagi masyarakat desa dalam melihat potensi konflik yang bersumber pada intoleransi.
"Kami memberikan pelatihan bagi masyarakat desa untuk mendeteksi dini dalam melihat potensi konflik yang muncul," ujarnya.
Lebih lanjut Visna menambahkan, program Desa atau Kelurahan Damai memiliki sembilan indikator. Di antaranya pendidikan dan perdamaian serta kesetaraan gender, praktik nilai-nilai persaudaraan dan toleransi, serta adanya pranata bersama yang dapat memantau pelaksanaan Desa atau Kelurahan Damai.
"Sebagai contoh perwujudannya adalah pembentukan sebuah kelompok kerja (pokja), pemantau pelaksanaan Desa atauKelurahan Damai di tingkat desa, yang minimal 30 persen anggotanya adalah wanita," ujarnya.
Dalam pertemuan ini, dijelaskan juga tentang Rumah Ayom, yaitu program untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat rentan seperti siswa putus sekolah, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan jenis kekerasan lainnya.
Baca Juga : Disesuaikan dengan Pusat, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Banyuwangi Belum Diperdakan
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Batu yang juga didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu itu mengungkapkan program Desa Damai yang berlangsung selama 4 tahun ini sudah bisa dirasakan manfaatnya.
"Program Desa Damai ini sangat membantu pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dan menguatkan kelompok rentan. Dengan begitu, Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat bisa meningkat dan dapat menghindari kekerasan berdasar ekonomi," ujar Dewanti.
Menurutnya, program Desa atau Kelurahan Damai ini merupakan program yang sangat bagus dan perlu diadopsi oleh Pemerintah Kota Batu di seluruh Desa atau Kelurahan di Kota Batu.
"Alangkah baiknya program ini (Desa atau Kelurahan Damai) bukan hanya di dua desa ini saja, tapi semua desa di kota batu. Tidak perlu menunggu bantuan (dari WF), tapi program ini kita adopsi dan menjadi program di desa," ujarnya.
Diketahui, Wahid Foundation melalui salah satu Program Officernya, MZ Fanani, menambahkan bahwa Program Desa atau Kelurahan Damai yang selama ini sudah dijalankan di dua desa di Kota Batu dan desa atau kelurahan lainnya di tiga Provinsi. Yakni, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mengacu kepada Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) yang Berbasis Kekerasan dan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) serta mengacu kepada tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s).
