MALANGTIMES - Di tengah pandemi Covid-19, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang tetap menargetkan untuk retribusi pasar di tahun 2021 mencapai Rp 7 miliar.
Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Diskopindag Kota Malang Muhammad Sailendra usai menghadiri agenda Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Malang.
Baca Juga : Hikma Mahasiswi Jogja Sabet Juara 1 Berkat Gugah Kenangan dengan Kuliner
"Retribusi pasar kita targetnya (tahun 2021, red) Rp 7 miliar. Sudah terealisasi 20 persen di triwulan pertama. Berarti sampai Bulan Maret. Triwulan dua belum," ungkapnya kepada MalangTIMES.com.
Mantan Sekretaris KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Malang ini melanjutkan, pihaknya optimis dapat mencapai target yang telah disusun dan ditetapkan tersebut. Pasalnya, disampaikan Sailendra, dalam pengumpulan retribusi pasar di tengah pemulihan ekonomi dalam kondisi pandemi Covid-19 tidak mengalami kendala yang berarti.
"Alhamdulillah nggak ada kendala ya. Ya tapi wajarlah situasi ekonomi belum pulih. Tapi pasar-pasar mulai aktif. Meskipun nggak full. Ya yang jualan pasti bayar semua," jelasnya.
Kemudian Sailendra pun membeberkan langkah-langkah untuk mendorong para pedagang meskipun di tengah pandemi Covid-19 tetap membayarkan retribusi pasar.
"Ya dengan memperbaiki pasar itu, sehingga pengunjung itu bisa nyaman. Mereka mau datang ke pasar. Termasuk kita sosialisasikan ke masyarakat bahwa pasar tradisional itu sekarang ya istilahnya sudah berbeda. Nggak kumuh seperti dulu," terangnya.
Selain itu, pihaknya juga telah menerapkan metode e-retribusi dengan menggunakan mesin EDC (Electronic Data Capture). Namun ternyata belum semua pasar menerapkan pembayaran retribusi pasar melalui mesin EDC.
"Ada empat pasar tradisional yang belum melakukan (e-retribusi, red), karena kesulitan sinyal. Empat pasar ini Pasar Besar, Pasar Gadang, Pasar Baru Timur dan Pasar Baru Barat dari 26 pasar yang ada. Itu yang menggunakan manual atau sobekan. Kalau lainnya pakai e-retribusi, pakai EDC," jelasnya.
Sailendra pun mencontohkan satu pasar yang belum menerapkan e-retribusi yakni Pasar Besar Kota Malang. Hal itu disebabkan bukan karena alatnya, namun karena sulitnya sinyal ketika berada di lantai bawah Pasar Besar Kota Malang.
Baca Juga : Muhammad Nurfahrul, Dosen Sejarah UM Sabet Juara 2, Ungkap Alasan Berkunjung ke Kota Malang
"Karena sinyal. Seperti kalau Pasar Besar di bawah itu nggak ada sinyal," ujarnya.
Sementara itu, mengenai kondisi tahun 2020 lalu, untuk target retribusi pasar sempat mengalami perubahan. Hal itu disebabkan pandemi Covid-19 yang melanda dunia hingga Indonesia termasuk Kota Malang.
"Targetnya itu dulu pertama Rp 6 miliar. Kemudian diturunkan menjadi Rp 4 miliar. Realisasinya Rp 4,8 miliar. Berarti kan melebihi. Soalnya dari Rp 6 miliar ke Rp 4 miliar terus kita realisasinya lebih dari Rp 4 miliar," jelasnya.
Selanjutnya untuk tahun 2021 ini, meskipun masih dilanda pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi secara perlahan, disampaikan Sailendra bahwa pihaknya masih menunggu keputusan dari pihak-pihak terkait.
"Belum (diturunkan lagi tahun 2021, red). Tergantung kita bertemu dengan DPRD juga, tim anggaran, kan itu akan kita lihat evaluasinya seperti apa. Pada saat nanti pembahasan PAK (Perubahan Anggaran Keuangan, red), pasti ada evaluasi," pungkasnya.
