INDONESIATIMES - Penyidik senior KPK Novel Baswedan memberikan tanggapan setelah mengetahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) 'menyelamatkan' dirinya dan 74 pegawai KPK lainnya. Novel berterima kasih atas pernyataan Jokowi karena telah memperhatikan polemik yang terjadi di tubuh KPK kali ini akibat pelaksanaan tes wawasan kebangsaan.
"Kita semua apresiasi dengan Pak Presiden dan kita berterima kasih atas langkah beliau yang memberikan perhatian dengan hal ini," ujar Novel.
Baca Juga : Viralnya Harga Mahal Pecel Lesehan Jalan Dhoho, Ini yang Dilakukan Disperindagin Kota Kediri
Namun dari pernyataan Jokowi, Novel justru menilai adanya ketidakpahaman mengenai TWK yang bermasalah. "Sekaligus saya ingin menggambarkan menyampaikan bahwa sebelumnya kan dikesankan kami ini ber-75 adalah orang yang bermasalah dalam masalah kebangsaan atau nasionalisme atau apa. Pernyataan Pak Presiden ini justru menggambarkan bahwa beliau tidak menggambarkan itu," kata Novel.
Lebih lanjut, Novel menganggap Jokowi justru menunjukkan bahwa terkait dengan masalah wawasan kebangsaan mereka itu sebenarnya bukan hal yang seperti dikesankan seperti itu. "Jadi saya pikir justru itu menggambarkan hal yang positif," ucap Novel.
Di sisi lain 'pembelaan' Jokowi ini juga ditanggapi oleh Staf Humas KPK Tata Khoiriyah. Ia mengucap syukur setelah Jokowi menolak untuk memberhentikan Novel dkk yang tak lulus tes wawasan kebangsaan.
Tata sendiri merupakan salah satu dari 75 karyawan KPK tersebut. Ia lantas meminta agar Ketua KPK Firli Bahuri memperhatikan arahan dari Jokowi. "Saya berharap Pak Firli Bahuri dan pimpinan lainnya bisa memahami dan mengerti apa yang disampaikan Presiden Jokowi ," ujar Tata.
Baca Juga : Saat Presiden Jokowi Turun Tangan Cegah Novel Baswedan dkk Dibebastugaskan dari KPK!
Seperti diketahui, sebelumnya Jokowi menolak untuk pemberhentian bagi Novel dkk yang tak lulus tes wawasan kebangsaan. "Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, harus memiliki SDM-SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis," kata Jokowi melalui video yang diunggah di channel YouTube Sekretariat Presiden.
Jokowi berpendapat agar 75 pegawai KPK yang tidak lulus bisa diberikan pendidikan kedinasan. "Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," ucap Jokowi.
