TRENGGALEKTIMES - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 2021-2026 sudah masuk tahap perencanaan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek pun meminta agar RPJMD disesuaikan dengan visi-misi Bupati terpilih.
Permintaan DPRD Trenggalek bukan tanpa sebab, pasalnya dalam rapat Paripurna yang membahas tentang rancangan awal RPJMD di gedung DPRD Trenggalek masih temukan banyak kekurangan. Seperti penjabaran yang kurang detail hingga estimasi target yang terlalu rendah.
Baca Juga : Pemkot Kediri Selenggarakan Lomba Foto Cerita KIM
Seperti yang diterangkan oleh Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam yang menjelaskan bahwa dalam pembahasan draf RPJMD kali ini, masih ditemukan banyak sekali kekurangan. Pihaknya meminta TAPD segera membenahi sesuai dengan visi-misi yang dimiliki Bupati Trenggalek.
"Penjabaran visi misi Bupati terpilih akan menjadi langkah dalam mengambil kebijakan lima tahun ke depan. Sehingga dalam prosesnya DPRD memberikan banyak masukan kepada TAPD untuk diselaraskan," paparnya usai memimpin rapat, Jumat (16/04/2021).
Lebih lanjut, salah satu politisi PKB ini menjabarkan beberapa poin yang harus disesuaikan, antara lain target pendapatan yang masih begitu rendah. Penjabaran yang rancangan yang masih global atau belum terperinci. Paparan data yang kurang akurat, dan masih memperhitungkannya aspek kebutuhan pandemi Covid-19.
"DPRD melihat dari aspek pendapatan lima tahun ke depan yang tertuang dalam draf RPJMD masih terlampau sangat minim. Mestinya target atau harapan yang tertuang dalam RPJMD masih bisa ditingkatkan. Mengingat yang akan jadi landasan pemkab trenggalek dalam menentukan arah pembangunan di Trenggalek," jelasnya.
Sementara itu, di tempat yang sama Sekretaris Daerah, Joko Irianto mengakui bahwa ada tantangan tersendiri dalam menyusun draf RPJMD tahun ini. Pasalnya selain menjaga kesehatan masyarakat di masa pandemi juga harus menyusun upaya perkembangan Trenggalek lima tahun ke depan.
Baca Juga : Pemerintah Larang Mudik, Polisi Tambah 20 Titik Penyekatan di Perbatasan Dalam Jatim
"Yang sulit ini bagaimana kita harus mengatur antara gas dan rem. Seperti penanganan Covid-19 harus tetap berjalan, namun pembangunan ekonomi harus kita gerakkan. Jadi disini yang membuat kami harus menyusun ekstra hati-hati," papar Joko Irianto usai hadiri rapat.
Pihaknya menerangkan akan segera menyesuaikan draf RPJMD dengan saran dan masukan yang diberikan oleh DPRD kali ini. Setelah itu selesai, baru RPJMD ini bisa dikirim ke Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi.
