BANYUWANGITIMES- Karena belum mengatahui tujuan Panitia Khusus Raperda Pemberdaayaan Budaya Tradisional DPRD Banyuwangi yang merupakan gabungan Komisi II dan IV merasa keberatan melanjutkan pembahasan raperda yang diusulkan eksekutif karena esensinya dinilai sama dengan Perda nomor 14 tahun 2017 tentang Perlindungan Budaya.
Pernyataan tersebut disampaikan Syahroni, Ketua Pansus Raperda Perlindungan Budaya DPRD Banyuwangi kepada sejumlah wartawan di kantor DPRD Banyuwangi, Senin (12/04/2021).
Baca Juga : Meski Ala Kadarnya, Korban Gempa di Dampit Jalankan Tradisi Sambut Ramadan
Pansus gabungan Komisi II dan IV menurut dia menggelar rapat di Ruang Khusus DPRD Banyuwangi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi dan tim pendamping dari Universitas Jember.
“Ada beberapa kajian lagi dan setback karena teman-teman Pansus DPRD yang ada saat ini sebagian baru dan dari awal bersikukuh keberatan untuk melanjutkan pembahasan Raperda bahkan ada yang melakukan walkout,” jelas Syahroni.
Politisi asal PPP itu menuturkan keinginan dari Pansus adalah akan segera menggelar rapat internal secara lengkap untuk mengambil keputusan dan melaporkan kepada pimpinan dewan terkait permasalahan yang terjadi.
Apabila eksekutif ingin menambahkan olahraga tradisional dan Banyuwangi Festival yang di dalamnya ada International Tour de Banyuwangi Ijen (ItdBI), Festival Anak Yatim, pansus menilai tidak perlu membuat perda baru tapi menambahkan saja pada Perda nomor 14 Tahun 2017.
Baca Juga : Sah, Elly Idayah Resmi Dilantik Sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
"Karena yang berbeda hanya judulnya saja. Sedangkan esensinya hampir sama persis dengan Perda yang sudah ada. Sehingga tinggal menambahkan beberapa klausul seperti yang diinginkan oleh eksekutif,” pungkas Syahroni.
