MALANGTIMES - Persoalan banjir di Kota Malang masih menjadi sorotan berbagai pihak. Di awal tahun ini saja, banjir hingga pohon tumbang kerap terjadi di beberapa titik lokasi di Kota Malang.
DPRD Kota Malang menyoroti persoalan penanganan banjir yang dinilai kurang optimal dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.
Baca Juga : Duta Informasi Masuk Babak Grand Final, Sekda Kabupaten Malang Tekankan Hal Ini
Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Ahmad Fuad Rahman mengatakan, data yang diterima legislatif tahun 2020, ada 26 titik banjir yang harus dituntaskan di Kota Malang. Lalu ditambah 11 titik lokasi baru tahun 2021.
"Hal ini membuat jalan macet, jalan rusak. Bahkan di salah satu tempat tembok pembatas perumahan roboh, rumah warga jebol hanya oleh arus air yang sangat deras," ujarnya.
Menurut Fuad, musibah banjir ini kiranya bisa menjadi pelajaran bagi Pemkot Malang, utamanya dalam hal perencanaan pembangunan daerah agar lebih siap merencanakan masa depan Kota Malang. Apalagi, masalah banjir ini disinyalir akibat banyaknya sampah di saluran drainase.
Karena itu, perlu ada kajian yang komprehensif terkait dengan penanganan banjir di Kota Malang. Hingga evaluasi, review besar-besaran tentang jaringan saluran drainase yang di miliki oleh Kota Malang.
"Jaringan mana yang tidak aktif, tidak tersambung dan atau sudah rusak. Faktor-faktor penyebab terjadinya banjir atau genangan seperti apa, semua harus jelas apa saja yang menyebabkan banjir yang terjadi selama ini," imbuhnya.
Menurut Fuad, jika dilihat secara secara geografis, Kota Malang berada di dataran tinggi. Kemudian sungai-sungai cukuo besar melintasi wilayah perkotaan yang juga dinilai tidak terlalu luas. Jadi, seharusnya Kota Malang tidak mengalami banjir.
Artinya, lanjut Fuad, perlu perencanaan pembangunan jaringan saluran drainase terpadu yang harus dilakukan Pemkot Malang. Termasuk, memperbanyak kajian, literasi, referensi, bahkan jika perlu mencari dokumen pembangunan gorong-gorong Kota Malang pada zaman Belanda. "Sehingga ada banyak alternatif untuk menyelesaikan masalah kita tentang sistem manajemen jaringan saluran drainase," ucapnya.
Baca Juga : Disparbud Kabupaten Malang Izinkan Seniman dan Budayawan Pakai Pendapa
Pria yang juga anggota Fraksi PKS DPRD Kota Malang ini juga mengharapkan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang untuk dibedah kembali dengan menyesuaikan kondisi wilayah. Salah satunya perlu membangun jaringan saluran drainase untuk bisa mengatasi masalah banjir di Kota Malang. Tentunya, dengan melibatkan para akademisi yang ahli di bidang tata kota, bidang jaringan saluran air dan yang lainnya.
Belum lagi, ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Malang yang dinilai masih belum optimal. Sebab, saat ini baru tercapai 13 persen dari peraturan yakni 20 persen dari total wilayah kota.
Untuk itu, dewan mendukung Pemkot Malang untuk membuat kebijakan dengan mempercepat dan memperbanyak RTH di wilayahnya. Hal ini nantinya akan berkaitan dengan jumlah wilayah resapan air yang dimiliki oleh Kota Malang. Semakin banyak resapan, semakin cepat air terserap ke dalam tanah.
Selain itu, pengawasan izin mendirikan bangunan menjadi salah satu yang juga perlu diperketat. "Kami berharap, Pemkot Malang serius dengan masalah penanganan banjir. Bukan hanya datang meninjau lokasi banjir, tetapi membuat tim khusus tim ahli untuk menyelesaikan permasalahan banjir sampai ke akar-akarnya," tandasnya.
