TRENGGALEKTIMES - Memasuki penghujung Bulan Februari 2021, Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Trenggalek membahas jadwal anggota untuk satu bulan mendatang.
Agus Cahyono selaku Wakil Ketua DPRD Trenggalek menerangkan, penjadwalan agenda anggota dewan dibagi menjadi beberapa point. Diantaranya, agenda reses, paripurna, pengawasan rutin, hingga kunjungan kerja.
Baca Juga : Masuk Daftar Prioritas, Seluruh Anggota Dewan Trenggalek Jalani Vaksinasi Dosis Pertama
"Di awal Maret nanti, kita jadwalkan agenda reses untuk anggota dewan. Kita beri waktu sekitar tiga hari yakni kisaran Jumat hingga Minggu awal bulan Maret," terang Agus usai memimpin rapat, Kamis (25/2/2021).
Selesai itu, lanjut Agus, agenda dewan Trenggalek selanjutnya yakni rapat paripurna. Menurut Agus, rapat paripurna pada bulan Maret nanti bakal membahas rancangan peraturan daerah yang sudah rampung.
"Diperkirakan akan ada satu ranperda yang rampung dalam bulan Maret nanti, dan jika benar maka harus segera kita tetapkan agar cepat direvisi oleh Gubernur Jatim," tambahnya.
Masuk di pertengahan bulan Maret, Agus jadwalkan kegiatan komisi yang meliputi pengawasan rutin atau rapat komisi lainnya yang biasanya tergelar satu pekan sekali.
"Setelah itu disetiap pekannya, kami agendakan rapat komisi. Setelah itu tertata, baru kami susun kegiatan dan rapat pansus kemudian juga kunker di akhir bulan Maret," jelas Agus.
Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera )PKS) ini juga menjelaskan agenda dalam waktu dekat, seperti pelantikan Bupati Dan Wakil Bupati terpilih. Menurutnya hingga rapat selesai, pihaknya masih menunggu keputusan bahwa yang ikut mendampingi siapa saja.
Baca Juga : PPKM Jilid III Kota Batu, Pembelajaran Tatap Muka Belum Bisa Diterapkan
"Besok itu ada agenda pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih yaitu tanggal 26 Februari. Tadi kita sempat koordinasi dengan sekretariat, untuk teknis besok apakah menggunakan full telekonferens atau sebagian offline," terangnya.
Agus menambahkan, jika besok ini sebagian menggunakan metode offline siapa saja yang diperbolehkan untuk ikut dalam rombongan bupati dan wakil bupati.
"Jadi jika sebagian menggunakan metode offline, apakah pak ketua juga harus ikut ke sana, itu kita masih menunggu kepastian dari kesekretariatan," pungkasnya.
