Unggahan histori WhatsApp milik salah satu Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Jember memicu dugaan adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Dugaan adanya pungli muncul akibat adanya kesimpangsiuran honor operasional atau biaya transportasi KPPS yang tidak dibagikan oleh PPS pada waktu pelantikan dan bimtek KPPS beberapa hari lalu.
Baca Juga : Entaskan Persoalan Petani, Bupati Banyuwangi Azwar Anas Gandeng Grab Indonesia
"Kepada yth PPS Purwoasri yang saya banggakan Mohon Maaf sebelumnya Kalau pertanyaan saya ini membuat panjenengan semua gak nyaman tapi ini harus saya pertanyakan karena menyangkut dengan hak hak kita sebagai kpps. saya dapat informasi dari salah satu pos kecamatan sebelah bahwasanya pelantikan dan bimtek semalam yang kita laksanakan ada uang transportasinya yaitu Rp 50000! Tapi kita kita kok tidak dapat!!?? Mohon klarifikasi nya" tulis unggah histori WhatsApp tersebut. PPS Purwoasri tersebut di atas merupakan satu desa di Kecamatan Gumukmas.
Kecurigaan salah satunya datang dari KPPS Gumukmas yang mengetahui bila pada saat pelantikan dan bimtek di masing-masing kecamatan, para KPPS berhak menerima uang pengganti transportasi sebesar Rp 50 ribu.
Eko Budi Waluyo KPPS TPS 01 dan Agus Salim KPPS TPS 14 dari Desa Menampu, Gumukmas saat dikonfirmasi bersamaan menjelaskan, dirinya tidak mengetahui adanya informasi dan pemberitahuan bahwa ada honor transportasi bagi KPPS.
Keduanya datang ke tempat pelantikan dan bimtek seperti biasanya mengisi absen dan menyertakan tandatangan dua kali. Namun, hingga selesai kegiatan tidak satu pun dari KPPS yang menerima honor tersebut.
Minimnya informasi dari panitia terkait honor disebut-sebut menjadi biang simpang siurnya keberadaan uang transport bagi KPPS, bahkan ada dugaan pungutan liar di dalamnya yang dilakukan oleh oknum.
Eko dan Agus berharap jika memang ada honor untuk KPPS agar hendaknya diberikan. "Itu sudah menjadi hak kita KPPS, kalau memang ada ya harus diberikan," ujarnya.
Baca Juga : Bisa Tangkap Basah Pelaku Perusakan Sarpras Lalu Lintas, Bakal Dapat Reward dari Dishub Kota Malang
Sementara, salah satu panitia pemungutan suara atau PPS berinisial Z saat dikonfirmasi terkait isu tidak diberikannya uang transport KPPS menyebutkan, honor tersebut memang tidak karena suatu alasan.
"Kalau sampean bilang diduga saya tidak memberikan honor KPPS memang saya tidak memberikan honor kepada KPPS karena saya punya alasan," ucapnya tanpa merinci alasan tersebut melalui pesan singkat WhatsApp.
Informasi yang didapat dari PPS lainnya di kecamatan lain, kegiatan pelantikan dan bimtek KPPS sedianya memang menyiapkan anggaran untuk transportasi sebesar Rp 50 ribu dan juga konsumsi sebesar Rp 150 ribu.
