Debat publik Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Kota Blitar 2020 telah sampai pada putaran ketiga. Debat publik pamungkas yang diselenggarakan KPU Kota Blitar ini digelar di Gedung Kesenian Aryo Blitar, Selasa (24/11/2020) malam.
Dengan mengambil tema Ekonomi dan Pembangunan, debat publik Pilwali Kota Blitar ini kembali mempertemukan dua kubu calon. Yakni pasangan nomor urut 01 Henry Pradipta Anwar yang berpasangan dengan Yasin Hermanto dengan pasangan nomor urut 02, yang merupakan petahana wali kota, Santoso yang berpasangan dengan Tjujuk Sunaryo.
Baca Juga : Masyarakat Kabupaten Malang Beragam, Paslon LaDub Komitmen Perkuat Kerukunan Beragama
Debat publik pamungkas Pilwali Kota Blitar kali ini kembali berlangsung sengit pada masing-masing segmen. Kedua pasangan calon (paslon) saling adu argumentasi dan visi misi.
Perlu diketahui, debat publik Pilwali Kota Blitar ini dibagi menjadi lima segemen. Terdiri dari paparan visi misi paslon, pertanyaan panelis untuk paslon 1, pertanyaan panelis untuk paslon 2, teknis debat terbuka, dan closing statement.
Dalam paparan visi dan misinya, pasangan calon nomor urut 01 Henry-Yasin menyampaikan, infrastruktur di Kota Blitar harus tertata. Tidak ada lagi infrastruktur jalan yang rusak dan kurang penerangan apalagi banjir.
Selain infrastruktur fisik, paslon Henry-Yasin juga menyinggung soal infrastruktur digital. Mereka berjanji akan ada wifi gratis di setiap sudut Kota Blitar, mulai dari timur, barat, tengah, utara dan selatan.
"Selain itu, untuk UMKM, kami ada yang namanya Blitar Kota Mandiri. Apabila insya Allah kami terpilih nanti, kami akan buat perwali bahwa belanja yang menggunakan APBD harus menggunakan produk UMKM Kota Blitar. Selain itu, kami juga akan buat mal UMKM. Di situ akan kami dampingi mengenai permodalan, pemasaran, dan marketing digitalisasi. Sementara untuk pariwisata, kami akan adakan kalender event tahunan. Gunanya biar hotel-hotel, kuliner, dan UMKM ramai pembeli," papar Henry.
Sementara itu dalam paparan visi misinya, pasangan calon nomor urut 02 Santoso-Tjutjuk mengatakan, untuk membangun Kota Blitar, visi misi yang disampaikan yakni menjadikan Kota Blitar menjadi kota yang unggul, makmur dan bermartabat.
"Untuk itu, visi yang ingin kamj capai adalah berdikari secara ekonomi, berbasis ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan serta mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kedua, mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang berkualitas dan tata ruang yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan hidup secara merata dan berkeadilan," jelas Santoso.
Debat semakin sengit ketika memasuki segmen selanjutnya, saat panelis menyodorkan pertanyaan di sesi kedua. Di antaranya, terkait masalah pemulihan ekonomi UMKM dan koperasi yang terdampak covid-19, Henry-Yasin menawarkan strategi.
Baca Juga : Buka Bimtek Pengawasan di Kabupaten Blitar, Ini Pesan Ketua Bawaslu Jatim untuk PDK
"UMKM sepi, tetapi pemerintah kan tetap punya uang karena PDB-nya 970 miliar. Akan tetapi kemarin tidak ada beli di UMKM kita. Maka apabila kami terpilih, nantinya UMKM ini harus diserap produksinya. Jadi, seharusnya pemerintah mendampingi. Mulai produksi kami beri permodalan, kami dampingi packaging-nya, hingga pemasaran lalu pemerintah beli. Kalau bicara jumlah, tentu semua terdampak, karena kemarin 2,7 miliar sampai hari ini belum tersampaikan melalui Disperindag belum bisa cair. Mungkin bisa ditanyakan ke paslon sebelah," ungkap Henry.
Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Santoso-Tjutjuk menjelaskan, saat UMKM dan industri dihadapkan pada pandemi covid-19, perlu diketahui bahwa dari jumlah data yang telah mereka verifikasi, ada sejumlah 2.500 pelaku usaha mulai pedagang kaki lima maupun pedagang di bawah koperasi dan Disperindag sudah kami transfer anggaran tersebut. Akan tetapi persoalannya ada pada dinas untuk segera menyampaikan.
"Kami sudah memikirkan bahwa anggaran ini harus segera tersampaikan pada para pelaku UMKM untuk menunjang permodalan. Teknisnya kami sampaikan agar anggaran tersebut disalurkan melalui rekening bank agar tida terjadi pungli pada dinas terkait. Maka dari itu tanggung jawab kita bersama bagaimana kita melakukan pembinaan pada dinas terkait agar anggaran tersebut betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat yang sudah kita verifikasi," jelasnya.
Menanggapi hal itu, pasangan Henry,-Yasin berpendapat bahwa seharusnya penyaluran bantuan UMKM tersebut bukan hanya tanggung jawab dinas terkait. Tetapi wali kota sebagai seorang manajer hendaknya tidak menyalahkan satu sama lain.
"Saya lihat tadi paslon sebelah menyalahkan dinas terkait penganggaran bantuan kepada UMKM. Jadi, setelah disalurkan ke dinas, bantuan hanya menjadi tanggung jawab dinas. Bukan begitu. Kita itu satu tim. Jadi, kalau dinas belum disalurkan, fungsi wali kota adalah mendorong untuk segera disalurkan. Untuk koperasi dulu ada bantuan bergilir. Setelah digantikan Pak Santoso sekarang, tidak ada dan banyak koperasi yang gulung tikar. Oleh karena itu, program-program tersebutbnantinya apabila kami terpilih, akan kami adakan kembali," tandasnya.
