Wali Kota Malang Sutiaji (Humas Pemkot Malang for MalangTIMES).
Wali Kota Malang Sutiaji (Humas Pemkot Malang for MalangTIMES).

Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang pada 2021 mendatang diproyeksikan naik. Berbagai upaya tampaknya mulai digenjot untuk memenuhi target yang akan ditetapkan dalam APBD 2021 yang saat ini masih dalam tahap pembahasan itu.

Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan, Pemerintah Kota Malang telah melakukan beberapa penghitungan untuk meraup PAD yang besar. Sehingga, PAD 2021 diproyeksikan naik menjadi Rp 777 miliar dari proyeksi awal yang sebesar Rp 641 miliar sepanjang 2021. Penerimaan dalam aspek pajak dan retribusi menjadi salah satu pertimbangan kenaikan proyeksi tersebut.

Baca Juga : Pantau Pabrik Rokok, DLH Pastikan Pengelolaan Lingkungan Berjalan Baik

"Setelah dilakukan penghitungan ulang, maka proyeksi memang mengalami kenaikan," ucapnya.

Berbagai upaya akan dilakukan pemkot untuk mencapai target tersebut. Salah satunya adalah melakukan ekstensifikasi pajak terhadap beberapa wajib pajak (WP) yang ternyata belum mengantongi izin, seperti hotel dan restoran yang masih berlum berizin dan akan dilakukan peecepatan agar segera masuk dalam kas daerah.

"Restoran dari sekitar dua ribu, yang berizin baru 40-an. Kemudian hotel, dari 215, yang berizin baru 75. Maka perlu ekstensifikasi," tandasnya.

Selain itu, potensi lain yang bisa digali adalah berkaitan dengan pendapatan dari sektor parkir. Saat ini, menurut Sutiaji, skema e-parkir terus digodok untuk kemudian bisa diterapkan secara sampling di beberapa titik. Untuk selanjutnya, bisa dikembangkan ke banyak titik lain di Kota Malang.

E-parkir itu sendiri nantinya akan dikelola oleh Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas). Ketika perumda tersebut telah disepakati, maka sepenuhnya pengelolaan bisa dilakukan di dalamnya. Termasuk mengatur mengenai skema kinerja dan sumber daya manusia (SDM) dari penerapan e-parkir tersebut. "Dan e-parkir bisa diterapkan ketika Perumda Tunas sudah disepakati," ungkap Sutiaji.

Baca Juga : Uji Sertifikasi Pelaksana PUPR Bondowoso Dilarang Diliput, Ada Apa?

Sebagai informasi, Perumda Tunas merupakan transformasi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Malang. Dalam rencana awal, Perumda Tunas akan mengembangkan 21 unit usaha.

Namun belakangan, jenis usaha di dalamnya kembali diperketat menjadi sekitar sembilan jenis usaha saja. Saat ini, pengesahan Perumda Tunas sudah dalam tahap revisi di bagian hukum Provinsi Jawa Timur dan ditargetkan rampung tahun ini.