Bupati Tulungagung Maryoto Birowo / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES
Bupati Tulungagung Maryoto Birowo / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES

Menanggapi aksi demo Aliansi Mahasiswa Tulungagung Bergerak (AMTB) Bupati Tulungagung Maryoto Birowo, angkat bicara. Kekosongan jabatan wakil bupati, menurut Maryoto, sepenuhnya kewenangan partai pengusung yakni PDI Perjuangan dan Nasdem. 

Untuk itu, dirinya berharap jika ada aspirasi yang disampaikan pada ketua DPC, baik PDI Perjuangan atau Nasdem.

Siapa-Wabup-Tulungagung2fdabbe909cbb8ff.png

Baca Juga : Tulungagung Masih "Simpan" Kawasan Kumuh, Terkendala Status Tanah Warga 

 

"Pengisian itu merupakan kewenangan partai pengusung. Kini tinggal nunggu keputusan DPP," kata Maryoto yang juga kader PDI Perjuangan itu.

Bagi Maryoto, jika memang partai menghendaki agar ada jabatan wakil bupati, dirinya akan senang hati menerimanya. Demikian juga, jika memang diputuskan tidak ada pengisian jabatan wakil bupati maka dirinya tidak punya kewenangan untuk menentukannya.

"Untuk lebih tepatnya yang menjelaskan partai pengusung," jelasnya.

Adanya tuntutan agar rumah dinas wakil bupati Tulungagung dikontrakkan daripada kosong, Maryoto menjelaskan, bahwa bangunan itu merupakan aset daerah yang peruntukannya sebagai rumah dinas wakil bupati.

"Harus sesuai peruntukannya, tidak bisa kemudian begitu saja difungsikan untuk hal lain. Apalagi dikontrakkan, jadi itu adalah rumah dinas wakil bupati," jelasnya.

Sebelumnya, di Hari Sumpah Pemuda ini, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam AMTB mendatangi kantor wakil bupati di Jalan Yos Sudarso, Rabu (28/10/2020). Maksud kedatangannya, meminta agar kekosongan jabatan wakil bupati di Tulungagung segera diisi agar pemerintahan ini dapat berjalan dengan baik.

Mahasiswa juga melakukan penyegelan ke kantor wakil bupati dengan tulisan bahwa rumah dinas itu dikontrakan.

Koordinator Aksi AMTB Slamet Riyanto, menegaskan pentingnya kekosongan jabatan itu diisi pemerintahan bisa berjalan efektif.

“Selama ini masyarakat Tulungagung hanya dipimpin secara tunggal, yakni cuma bupati saja. Kekosongan tersebut berimplikasi pada lemahnya kinerja pemerintahan serta daya saing dengan kabupaten tetangga,” kata Slamet.

Untuk itu AMTB, mendesak kepada pemerintah pusat agar secepatnya mengisi kekosongan.

"Kami pemuda Tulungagung mendesak secara cepat. Kita melalukan segel. Masyarakat Tulungagung memerlukan wakil bupati hari ini," terangnya.

Baca Juga : Perpustakaan di Tulungagung Sepi Peminat, Kadin: Suatu Saat Buku Jadul Akan Dicari Lagi 

 

Perlu diketahui, dinamika pengisian jabatan wakil bupati sebenarnya telah dilakukan. Hasil penjaringan dan penyaringan partai pengusung yakni PDI Perjuangan, muncul tiga nama yang menunggu rekomendasi DPP. Yakni, Shodik Purnomo, Suharminto dan Tatang Suhartono.

Sedangkan dari partai Nasdem, ada dua nama yakni, Ahmad Djadi dan Heru Marsudi. Lima nama itu nantinya akan diseleksi hingga tinggal dua nama yang kemudian dipilih oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dalam rapat paripurna. 

Kursi jabatan Wabup ini kosong sejak Wabup Maryoto Birowo diangkat menjadi Bupati Tulungagung pada 13 Agustus 2019 lalu. Maryoto menggantikan posisi Bupati Syahri Mulyo yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).