Pemerintah Kota Malang nampaknya masih konsentrasi menangani covid-19 untuk pembangunan 2021. Karena pada perencanaan APBD yang disusun, Pemerintah Kota Pendidikan ini menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 71 Miliar.
Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan, BTT yang disiapkan tersebut sebagian besar memang dipersiapkan untuk penanganan covid-19. Meski nominalnya turun dari BTT yang ditetapkan pada tahun anggaran 2020 yang sebesar Rp 254 miliar, namun hal itu diterangkan jika tidak akan mengurangi esensi penanganan covid-19 di 2021.
Baca Juga : Pandemi Covid-19, Pajak Parkir Diproyeksikan Sumbang PAD Pemkab Malang hingga Rp 800 Juta
Meski jumlahnya lebih sedikit namun, sebenarnya anggaran untuk penanganan Covid-19 tetap banyak, karena tersebar di sejumlah Perangkat Daerah (PD). "Karena masing-masing Perangkat Daerah (PD) juga dilengkapi dengan anggarannya masing-masing untuk turut menangani Covid-19," jelasnya.
Pria berkacamata itu menerangkan, penanganan covid-19 tersebut di antaranya dalam bentuk pemberian bantuan sosial hingga pemulihan ekonomi. Khusus untuk pemulihan ekonomi salah satunya adalah memberikan pendampingan kepada pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM).
Dengan pemulihan ekonomi yang disusun itu, diharapkan agar kondisi Kota Malang akan lebih membaik lagi. Sehingga, aktivitas perekonomian juga bisa kembali normal seperti sedia kala. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat hingga pendapatan asli daerah (PAD) juga dapat diperoleh sesuai dengan yang ditargetkan.
"Karena untuk vaksin sendiri juga belum ada, maka memang lebih konsentrasi pada bantuan juga pemulihan ekonomi," terangnya lagi.
Menurutnya, selama pandemi covid-19, UMKM merupakan salah satu kelompok ekonomi yang mampu bertahan. Bahkan tak sedikit dari pelaku UMKM di Kota Malang yang mulai konsentrasi mengembangkan usahanya melalui Platform Digital.
Melihat perkembangan UMKM yang terus bergeliat meski di tengah pandemi covid-19, dia optimis jika UMKM akan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. "Dan berdasarkan prediksi, tahun depan sudah membaik lagi ekonomi kita," jelasnya.
Baca Juga : APBD 2021 Kota Malang Mulai Dibahas, Fraksi PKS: Anggaran Harus Kembali kepada Rakyat
Lebih jauh Sutiaji menerangkan jika proyeksi yang disampaikan kepada DPRD Kota Malang tersebut masih perencanaan. Sehingga tidak menutup kemungkinan anggaran yang ditetapkan tersebut untuk ditambahkan. Tentunya dengan memperhatikan setiap kebutuhannya. "Tapi itu semua masih tahap perencanaan," ternangnya.
Sebagai informasi, dalam rencana APBD Kota Malang tahun 2021, total pendapatan diproyeksikan mencapai Rp 1,8 Triliun. Dengan rincian target pajak 2021 sebesar Rp 511 Miliar, target retribusi daerah sebesar Rp 45 Miliar, target hasil pengelolaan kekayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp 36 miliar, dan pendapatan lain-lain sebesar Rp 47 Miliar.
Kemudian untuk Pendapatan transfer di 2021 diproyeksikan sebesar Rp 1,1 Triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan Rp 93 Miliar. Sedangkan untuk belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp 1,9 Triliun. Selisih pendapatan dan belanja tersebut terdapat selisih kurang lebih Rp 78 Miliar, dan rencana akan ditutup dengan SiLPA.
