Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Pemerintahan

Tak Didukung DED Matang, Proyek Pemkot Surabaya Dikritik Banyak Mangkrak

Penulis : M. Bahrul Marzuki - Editor : Yunan Helmy

26 - Oct - 2020, 18:43

Placeholder
Jembatan bambu di ekowisata mangrove yang mangkrak.

SURABAYATIMES - DPRD Surabaya menemukan sejumlah proyek Pemkot yang mangkrak dan tidak bisa dimanfaatkan masyarakat dengan baik.

Proyek asal bangun di sejumlah titik tersebut diduga tidak didukung dengan detail engineering design (DED) yang matang. Tak hanya mangkrak. Proyek-proyek tersebut bahkan mulai rusak.

Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya Buchori Imron menyampaikan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak memiliki perencanaan matang setiap pembangunan wilayah. Sehingga yang terjadi, pembangunan menjadi berantakan karena hanya sesuai pesanan penguasa.  "Banyak sekali proyek pemkot itu tanpa perencanaan dan DED  yang matang," ujarnya.

Ketua DPC PPP Kota Surabaya ini mencontohkan jembatan bambu yang dibangun di kawasan wisata mangrove, Wonorejo, Rungkut, Surabaya.  Jembatan yang dibangun dengan APBD Kota Surabaya senilai Rp 1,2 miliar itu saat ini tidak terawat dan beberapa bagian sisinya kondisinya ambruk. 

"Proyeknya kebanyakan tanpa konsep dan DED yang jelas, langsung dikerjakan begitu saja. Proyek jembatan mangrove itu kecil, tapi kalau sampai roboh, banyak wisatawan datang ke sana, kan memalukan. Masak pemkot nggak punya tenaga di paling bawah, tempat wisata kok amburadul," ucapnya. 

Anggota DPRD Surabaya dua periode ini mempertanyakan anggaran pembangunan jembatan dengan bahan bambu yang menghabiskan dana miliaran rupiah sungguh tidak masuk akal.  Secara kasat mata saja bisa diperkirakan, estimasi anggaran yang dibutuhkan harusnya dikisaran ratusan juta itu pun sudah sangat cukup dan jembatan yang dihasilkan pasti berkualitas. 

"Itu (Rp 1,2 miliar) tidak masuk akal. Kalau saya, hanya bahan bambu, ratusan juta sudah cukup," ungkapnya. 

Menurut Buchori, Pemkot Surabaya perlu mencontoh ke Probolinggo dalam penataan kawasan mangrove.  Di Probolinggo, jembatan yang membentang di mangrove terbuat dari besi dengan memiliki desain yang cantik. Bahkan di tengah hutan mangrove ada rumah makan. 

Kegagalan Pemkot Surabaya dalam pembangunan tidak hanya itu. Pembangunan Jembatan Suroboyo di kawasan wisata Kenjeran tidak disertai DED yang matang.  Pembangunan jembatan yang menghabiskan dana APBD Kota Surabaya sebesar Rp 208 miliar itu saat ini kondisinya tidak difungsikan, bahkan ditutup. 

Menurut dia, Jembatan Suroboyo tiba-tiba dikerjakan begitu saja. "DED-nya tidak ada. Itu tidak bagus. Apalagi sekarang ditutup, tidak memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, bahkan tidak ada efek ekonominya sama sekali," ujarnya. 

Buchori membandingkan dana pembangunan Jembatan Suroboyo jika dipakai untuk kesejahteraan rakyat Surabaya akan sangat bagus. Manfaatnya langsung terasa oleh rakyat yang membutuhkan. 

Tidak berhenti di situ. Ada bangunan lain yang terpantau dalam kondisi mangkrak. "Terminal Kedung Cowek," ujarnya.

Terminal tersebut kondisinya sudah sekian tahun mangkrak. Padahal pembangunannya menyedot APBD Kota Surabaya hingga puluhan miliar, namun lagi-lagi tidak memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. 

"Sentra Ikan Bulak juga menjadi deretan proyek gagal Pemkot Surabaya. Sedikit sekali manfaatnya. Modal yang dikeluarkan tidak sesuai dengan manfaat yang dirasakan warga. Ada lagi cable car yang 800 meter di Tambak Wedi, mangkrak juga. Kalimas juga bangun rumah pompa saja nggak selesai-selesai. Banyak sekali proyek pemkot itu yang manfaatnya nggak dirasakan masyarakat," bebernya. 

Buchori menegaskan, ironis yang terjadi selama ini Pemkot Surabaya asal membangun dan DPRD Surabaya sebagai fungsi kontrol pemkot, terutama Komisi C yang membidangi pembangunan, tidak pernah diajak diskusi untuk memberi masukan dalam setiap proyek pembangunan. 

"Dewan seperti tidak pernah dianggap keberadaannya. Komisi C mestinya diajak dialog, karena prioritas utama pembangunan itu mengedepankan asas manfaat. Tidak seperti yang terjadi selama ini. Pemkot membangun tanpa mengedepankan asas manfaat untuk masyarakat. Mirisnya, ratusan miliar uang rakyat hanya terbuang sia-sia untuk proyek mangkrak dan yang terjadi pembangunan mengedepankan asal penguasa senang," ucapnya.

 


Topik

Pemerintahan



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Jatim Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

M. Bahrul Marzuki

Editor

Yunan Helmy