JATIMTIMES – Fraksi PKS DPRD Jawa Timur (Jatim) menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan ramah inklusi serta keterjangkauan layanan terapi bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Komitmen ini disuarakan usai menerima audiensi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas (BPMRD) DPW PKS Jatim di ruang Fraksi PKS DPRD Jatim, belum lama ini.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim Lilik Hendarwati menegaskan, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, terapi, hingga kesempatan mengembangkan potensi diri. Oleh karena itu, Fraksi PKS siap mengawal seluruh masukan agar menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Baca Juga : Tarif Naturalisasi dan Lepas Status WNI Naik Mulai Agustus 2026, Ini Besaran Biaya Terbarunya
“Fraksi PKS memandang bahwa anak-anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan layanan yang setara. Negara harus hadir memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak pendidikannya hanya karena keterbatasan fasilitas maupun pendamping,” tegas Lilik.
Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Surabaya itu mendorong pemerintah provinsi untuk memperkuat sekolah inklusi melalui penambahan guru pendamping khusus, penyediaan alat bantu pembelajaran, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Selain itu, ia mendukung penuh pemerataan layanan terapi melalui penambahan UPTD di berbagai kabupaten dan kota agar akses masyarakat semakin mudah.
“Jangan sampai anak-anak kehilangan kesempatan berkembang hanya karena akses terapi jauh atau fasilitas belum memadai. Pemerataan layanan harus menjadi prioritas agar seluruh anak Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang,” ujar Lilik.
Lebih lanjut, Lilik menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat bahwa penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan, melainkan individu yang memiliki hak, potensi, dan kesempatan yang sama untuk berkontribusi.
“Kita ingin Jawa Timur menjadi provinsi yang semakin inklusif. Yang dibutuhkan penyandang disabilitas bukan sekadar empati, tetapi kesempatan, dukungan, dan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada mereka,” tegasnya.
Komitmen Fraksi PKS tersebut merupakan jawaban atas berbagai persoalan yang dibeberkan oleh pengurus BPMRD DPW PKS Jawa Timur dalam pertemuan tersebut. Ketua BPMRD DPW PKS Jatim Chanifah mengungkapkan bahwa masih banyak sekolah inklusi yang belum memiliki sarana dan sumber daya memadai untuk menerima ABK.
“Masih ada sekolah yang belum bisa menerima anak berkebutuhan khusus karena keterbatasan alat peraga pembelajaran maupun guru pendamping khusus. Ini menjadi persoalan yang harus segera mendapat perhatian pemerintah,” papar Chanifah.
Baca Juga : Penimbunan Solar di Bangkalan Terbongkar, Harisandi DPRD Jatim: BBM Subsidi Hak Rakyat Kecil!
Selain pendidikan, Chanifah menyoroti terbatasnya UPTD layanan terapi yang membuat banyak keluarga, khususnya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, kesulitan mendapatkan penanganan yang terjangkau.
“Kami berharap pemerintah memperbanyak UPTD layanan terapi di berbagai daerah. Banyak orang tua yang terkendala biaya maupun jarak sehingga anak-anak mereka tidak mendapatkan terapi secara optimal,” katanya.
Sementara itu, Ketua Deputi BPMRD DPW PKS Jatim Irma Widayanti menilai edukasi kepada masyarakat masih perlu diperkuat karena masih ada orang tua yang terlambat memahami kondisi anaknya.
“Padahal ketika anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan penanganan sejak dini, potensi mereka bisa berkembang dan mereka mampu hidup lebih mandiri,” tambah Irma.
BPMRD turut mengusulkan adanya penguatan relawan pendamping disabilitas guna membantu ABK bersosialisasi, melatih kemandirian, sekaligus menjadi jembatan antara keluarga dengan berbagai layanan publik yang tersedia.
