Tahun depan, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih tetap konsentrasi pada penanganan covid-19. Salah satunya melalui penganggaran dan kebutuhan belanja tidak terduga (BTT) APBD 2021 yang sebagian besar diperuntukkan mengatasi covid-19.
Wali Kota Malang Sutiaji menerangkan, dalam KUA PPAS Kota Malang tahun 2021, anggaran BTT yang ditetapkan sebesar Rp 251,4 miliar untuk penanganan covid-19. Anggaran tersebut mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan tahun ini yang kurang lebih Rp 103 miliar.
Baca Juga : Membanggakan, Kota Blitar Raih Opini WTP 10 Kali Berturut-turut
Sutiaji menjelaskan, bersaran anggaran BTT yang dinaikkan signifikan itu terutama untuk penanganan jaring pengaman sosial (JPS). Selain itu, ada penambahan sarana dan prasarana kesehatan dalam penanganan covid-19. "Seperti penambahan ruang isolasi, alat PCR, dan pengadaan sarpras di RSUD," katanya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang Eko Herdiyanto menyebut anggaran yang ditetapkan tersebut sudah sesuai dan proporsional dalam pemenuhan kebutuhan penanganan covid-19. Meski begitu, dia menegaskan agar perencanaan anggaran dalam penanganan covid-19 tersebut dapat dimaksimalkan. Juga harus digunakan secara transparan dan akuntabel.
Dia juga menekankan agar Pemerintah Kota Malang selalu mengutamakan kondisi kesehatan, ekonomi, sosial, dan mental masyarakat Kota Malang dalam setiap upaya penanganan covid-19. "Dan kami akan terus mengawal setiap penggunaan anggaran," jelasnya.
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono. Dia menyebut kebijakan belanja tahun 2021 harus tetap memprioritaskan pembangunan daerah dengan tatanan normal baru. Sehingga, alokasi anggaran yang ditetapkan tetap bisa dirasakan masyarakat. "Baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun pemulihan ekonomi," terangnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Malang Ahmad Farih Sulaiman menegaskan agar Pemerintah Kota Malang terus meningkatkan upaya pencegahan terhadap kemungkinan penambahan pasien covid-19. Sampai saat ini masih terdapat keluhan dari masyarakat terkait keterlambatan terhadap penanganan pasien. Hal itu diharapkan untuk bisa lebih diperhatikan lagi.
Baca Juga : Pemkab Blitar Alokasikan Rp 800 Juta Untuk Rest Area Sirah Kencong
"Kami melihat situasi di lapangan, penanganan terhadap masyarakat yang terpapar virus covid-19 saat hendak dipindahkan ke tempat karantina ataupun safe house dan rumah sakit rujukan masih terkesan lambat," ujarnya.
