Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Hukum dan Kriminalitas

Unjuk Rasa Berpotensi Ditunggangi, Polresta Malang Kota Siapkan 3.000 Personel Gabungan

Penulis : Hendra Saputra - Editor : Nurlayla Ratri

19 - Oct - 2020, 11:11

Placeholder
Personel Polresta Malang Kota ketika disiapkan mengawal unjuk rasa 8 Oktober 2020 (Hendra Saputra)

Aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja akan kembali digelar di Kota Malang oleh Aliansi Malang Melawan Selasa (20/10/2020). Untuk mengawal kegiatan tersebut, Polresta Malang Kota menyiapkan 3.000 personel gabungan. 

Pihak kepolisian melakukan antisipasi, karena dikhawatirkan aksi tersebut ditunggangi dan berujung pada kerusuhan.

Baca Juga : Maling Motor Kian Meresahkan, 5 Hari 7 Motor Dicuri di Kota Malang

Melalui surat dari Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia dengan nomor 210/KP-SPBI/2.A/X/2020, tertera pemberitahuan bahwa akan ada aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law. 

Namun, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardus Simarmata memberikan pesan agar aksi unjuk rasa tetap bisa diselenggarakan dengan baik dan sesuai aturan yang ada. Hal itu karena ia menilai saat ini unjuk rasa berpotensi ditunggangi oleh oknum sehingga selalu menimbulkan kerusuhan.

"Sebenarnya itu hak menyampaikan pendapat. Tapi saya pesan karena saat ini setiap unjuk rasa berpotensi ditunggangi, atau ada yang memprovokasi seperti tanggal 8 Oktober 2020 kemarin," ujar Kombes Pol Leonardus Simarmata, Senin (19/10/2020).

Pada surat pemberitahuan unjuk rasa tersebut, aksi akan dilakukan di perempatan Rajabali dan depan Gedung DPRD Kota Malang. Hal itu menimbulkan pertanyaan oleh Kapolresta Malang Kota karena titik kumpul dilakukan di lokasi yang banyak perkantoran.

"Menjadi pertanyaan karena titik unjuk rasa di Jalan Rajabali, ada apa? Sementara kalau menyampaikan aspirasi kan di depan gedung DPRD. Tapi kalau sudah diniatkan di sana kan ya mohon maaf (mungkin) berarti ada niat tidak baik. Di sana pasti menutup jalan, banyak perkantoran, perbankan, sangat rawan," ungkap Leo, sapaan akrabnya.

"Kalau menurut saya, jika mau menyampaikan pendapat itu di DPRD, kalau di jalan lain itu mengemukakan pendapatnya ke siapa itu, apa mau buat kekacauan saja? Kasihan masyarakat yang mau menggunakan jalan, karena di situ dekat dengan rumah sakit," imbuhnya.

Baca Juga : 2.259 Laporan Kejahatan Siber di Situs Bareskrim, Konten Provokatif Mendominasi

Lanjut Leo, pihaknya akan cukup sulit mengidentifikasi para pendemo jika ada provokator yang kembali ikut menunggangi aksi tersebut. "Kalau seperti ini kita susah juga mengidentifikasi apakah itu mahasiswa, buruh atau provokator karena sudah bercampur seperti itu. Tapi mau tetap turun juga ya tidak apa-apa," ungkapnya.

Sementara itu, untuk mengawal aksi demo tolak Omnibus Law besok pagi, Leo tetap akan menurunkan personil dari Polisi Wanita (Polwan) Asmaul Husna untuk meredam pendemo agar tidak melakukan aksi anarkis yang pernah terjadi saat demo 8 Oktober 2020 lalu.

"Untuk pengamanan kami akan tetap persuasif dan humanis. Dan untuk mengantisipasi di jalan raya juga ada penyekatan jalan," ungkapnya.


Topik

Hukum dan Kriminalitas



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Jatim Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Hendra Saputra

Editor

Nurlayla Ratri