Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang dari sektor pajak terus dimaksimalkan. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang pun terus melakukan pemetaan terhadap beberapa objek pajak yang sudah menunjukkan tren positif di masa kebiasaan baru pandemi covid-19.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Ade Herawanto menyampaikan, selama masa kebiasaan baru, terlihat beberapa usaha sudah mulai berangsur menunjukkan tren positif. Namun meski begitu, pertumbuhan yang ditunjukkan belum sama dengan kondisi sebelum terjadinya Covid-19.
Baca Juga : Hanya Tutup Sehari, Pelayanan Kantor Dinsos-P3AP2KB Kembali Dibuka
"Memang sudah mulai membaik saat ini, dan diprediksi tahun depan akan membaik lagi," katanya.
Ade menjelaskan, PAD Kota Malang dari sektor pajak dari triwulan pertama hingga triwulan ke tiga sudah melampaui target yang ditetapkan. Meskipun memang target yang ditetapkan mengalami perubahan lantaran kondisi pandemi Covid-19.
Selama pandemi Covid-19, Ade menjelaskan jika ada beberapa penghitungan proyeksi penerimaan besaran PAD dari sektor pajak. Target yang ditetapkan selama pandemi Covid-19 ini mengalami koreksi dan menyesuaikan kondisi serta aturan yang berlaku.
Pada fase normal, menurutnya PAD Kota Malang dari sektor pajak ditetapkan sebesar Rp 731 Miliar lebih. Namun besaran itu dikoreksi pada fase Covid-19 menjadi Rp 367 Miliar. Lantaran ada banyak tempat usaha yang terpaksa harus ditutup sementara. Sehingga berpengaruh pada besaran pajak yang ditetapkan.
Sementara melihat kondisi ekonomi yang kembali bergeliat, Bapenda Kota Malang menurutnya kembali melakukan penghitungan potensi pajak yang bisa didapat. Dalam hitungan selama proses recovery, PAD Kota Malang dari sektor pajak ditarget Rp 412 Miliar lebih.
Baca Juga : Buka Pasar Ekspor untuk UMKM, Gubernur Khofifah Apresiasi Inisiasi BI
Sedangkan untuk fase new normal dalam hitungan yang dibuat, PAD Kota Malang dari sektor pajak ditargetkan Rp 579 Miliar lebih. "Dan untuk hitungan target PAD dari sektor pajak di 2021 ada hitungan tersendiri dan melalui kajian oleh tim yang dibentuk," jelas Ade.
Sementara itu, beberapa upaya untuk mendongkrak PAD dari sektor pajak terus dilakukan Bapenda Kota Malang. Di antaranya seperti memberi keringana pajak non PBB hingga 50 persen. Keringanan pajak sebesar 50 persen diberikan untuk pajak daerah non PBB, dengan mekanisme berangsur-angsur turun bagi wajib pajak (WP) yang sudah mulai usaha dengan normal.
