Meski digaji pemerintah dan masuk dalam golongan sejahtera, nyatanya masih banyak ASN (Aparatur Sipil Negara) yang belum mempunyai rumah sendiri.
Dari data yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, ASN menyumbang 10 persen angka backlog (defisit rumah) di Tulungagung. Angka backlog Tulungagung diketahui mencapai 56 ribu unit/KK.
Baca Juga : Berjalan Sukses di Tengah Pandemi, DPRD Kabupaten Blitar Apresiasi Pelaksanaan Tes SKB CPNS
Tingginya ASN yang belum mempunyai rumah, lantaran harga tanah yang mahal dan terbatas. Selain itu, ada sebagian dari ASN yang masih menempati rumah orang tuanya.
"Ada sekitar 10 persen berstatus ASN. Makanya, ini melatarbelakangi untuk diusulkan rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) bagi ASN," ucap Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Tulungagung, Anang Pratistianto.
Angka backlog juga disebabkan masih enggannya pengembang untuk membangun rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menurut Anang, pengembang berdalih sulit memperoleh izin pembangunan kawasan perumahan.
"Sebenarnya kami sudah komunikasi dengan para pengembang. Mereka kesulitan soal izin tata ruang. Di mana masih menggunakan peta lama," katanya.
Pihaknya sudah mengusulkan pembangunan rusunawa untuk MBR dan ASN, masing-masing 1 unit. Lahan untuk rusunawa ini sudah disiapkan 3,5 hektare di wilayah Jepun. Masing-masing rusunawa terdiri dari 3 lantai dengan 42 kamar.
"Cukup luas lahan kami itu. 3,5 hektare itu bisa dibangun empat rumah rusun sebenarnya," tuturnya.
Hal senada juga diungkapkan Bupati Tulungagung Maryoto Birowo. Dia mengatakan dengan bertambahnya rusunawa di Tulungagung, maka masyarakat memiliki tempat tinggal dengan sewa yang murah.
Bahkan tahun ini, usulannya telah disetujui. Satu di antaranya sudah tahap pelengkapan fasilitas mebeler. Sedangkan satunya untuk asrama pondok pesantren Darul Hikmah di Desa Sukowiyono Kecamatan Karangrejo.
"Untuk ASN kan belum ada. Karena masih banyak yang belum punya rumah. Makanya kami usulkan rusunawa untuk ASN," tuturnya.
Baca Juga : Dewan Dorong Pemkot Malang Realisasikan Jembatan Tlogomas Tahun Depan
Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV, Suparman mengakui benar angka backlog di lingkup wilayahnya cukup tinggi.
Untuk mengurangi angka itu, pihaknya sudah mendapat anggaran sebesar Rp 48 milyar untuk pembangunan 11 tower rusunawa, untuk ASN, TNI, Polri, MBR dan Ponpes.
Selain itu, juga dilakukan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) sebanyak 10 unit.
Namun karena Covid-19, alokasi anggaran terpaksa di-refocusing sebesar 60 persen. Sehingga pengerjaan rumah rusun ini akan dilakukan bertahap.
Artinya untuk sementara ini akan dilakukan pembangunan fisik dengan deadline selesai pada Desember mendatang, kemudian awal tahun 2021 akan dilanjutkan mebeler.
"Harapan kami fisiknya secepatnya selesai pada Desember mendatang," tandasnya.
