Potret kemiskinan di Kota Malang terus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah setempat. Hal ini dikarenakan, sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan warga kurang mampu dengan pemberian bantuan dan pendampingan.
Salah satunya seperti Cuplik Herawati, Warga Jl MT Haryono Gang VI-C Nomor 831 RT 7- RW 2 Kelurahan Dinoyo. Seperti diakui oleh Kabag Humas Pemkot Malang Nur Widiyanto, jika warga tersebut selama ini telah masuk dalam data penerima bantuan sejak tahun 2013 silam.
Baca Juga : Tahun 2020, Tak Ada Bantuan dari Pemkab Pamekasan, Nasib Lansia Merana
"Beliaunya sudah mendapatkan program keluarga harapan (PKH) sejak 2013. Artinya, sudah sekian tahun itu. Dan itu selalu kontinuitas sampai saat ini," jelasnya saat ditemui di Balai Kota Malang, Jumat (2/10/2020).
Menurut Wiwid (sapaan akrabnya), keluarga Cuplik selama ini telah rutin juga telah terdaftar sebagai peserta BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang setiap bulan besarannya senilai Rp 110 ribu yang dirupakan sembako beras dan telur.
Namun, di masa pandemi Covid-19 besarannya meningkat menjadi Rp 200 ribu yang juga dirupakan sembako berupa beras, telur, sayur, susu, minyak goreng, dan lainnya.
Hanya saja di dua bulan terakhir ini, keluarga yang bersangkutan tidak dapat menerima bantuan. Penyebabnya, kartu ATM untuk pencairan sembako itu hilang. Namun, saat ini dikatakan Wiwid hal itu telah diurus oleh tim PKH Kota Malang.
"Sudah ada skema bantuan dari pemerintah yang selama ini sudah berjalan. Tapi, kenapa kok ada kendala-kendala itu ternyata kartu yang dimiliki hilang. Tapi sudah diurus secara langsung oleh tim PKH kita," imbuhnya.
Aktifitas sehari-hari Cuplik bersama suaminya Sandi yang merupakan pasangan penyandang tunanetra yakni berjualan buah keliling juga telah diketahui oleh pemerintah.
Kondisi keduanya yang memang memiliki keterbatasan itulah menjadikan proses pengurusan bantuan tidak bisa dilakukan secara mandiri.
"Memang iya, ada faktualitas seperti beliau bersama suami melakukan aktivitas usaha. Memang bisa jadi si penerima manfaat ini karena ada keterbatasan sehingga tidak bisa mengurus secara langsung. Maka perlu pendampingan, itu dilakukan untuk membantu mereka," terangnya.
Baca Juga : Sutiaji Apresiasi Pekan Kebudayaan Daerah, Kunjungi UMKM dan Membatik Payung
Lebih jauh, berkaitan dengan kondisi anaknya yang masih bersekolah di pendidikan dasar kelas 3 SD, menurutnya juga telah mendapat bantuan dana. Besarannya senilai Rp 450 ribu per tahun.
"Untuk siswa SD itu kan memang ditanggung (biaya kebutuhan sekolah) untuk proses belajar mengajar, sudah dibebaskan biaya sekolah dan sebagainya. Itu sebesar Rp 450 per tahun," paparnya.
Sehingga, hak dan kewajiban seorang anak untuk tetap sekolah bisa terpenuhi secara maksimal. Terlebih, pemerintah juga banyak memberikan bantuan untuk siswa sekolah seperti melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), pun juga melalui alokasi dana APBD.
"Kalau terkait pembiayaan kan sudah ada. Seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) itu, lalu kita juga alokasi dari APBD kita untuk mengampu putra-putri dari keluarga kurang mampu," terangnya.
Karenanya, apabila ada kondisi dari anak pasutri tersebut yang tidak bersekolah, maka hal ini memang telah dimintakan kepada wilayah terkait untuk pemantauan dan pendampingan. Di samping juga, menurut Wiwid, faktor psikologi dari keluarga yang juga harus diketahui.
"Tentu perlu ada pendekatan dan pendampingan apakah memang karena faktor biaya dan atau hal yang lain. Teman-teman wilayah yang melakukan komunikasi. Jadi, ada hak anak yang tidak boleh dihilangkan. Yaitu harus ada peran orangtua di sana, seberat apapun diupayakan untuk tetap mengikuti proses belajar mengajar," tandasnya.
