Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengaku siap jika kemungkinan terburuk perihal potensi tsunami terjadi. Hal itu ditegaskan langsung oleh Pjs (Pejabat sementara) Bupati Malang Sjaichul Ghulam, usai menghadiri agenda Vidcon dengan Gubernur Jawa Timur (Jatim) terkait kesiapsiagaan bencana tsunami, Selasa (29/9/2020) malam.
”Sudah barang tentu kita siap lah. Kalau terjadi begitu (tsunami) kami sudah bahas langkah antisipasinya bersama OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Khususnya OPD yang biasa nangani di lapangan,” terang Sjaichul Ghulam.
Baca Juga : Lampaui Target, Bapenda Kabupaten Malang Bebaskan Denda PBB
Beberapa OPD yang disiapkan guna mengantisipasi kemungkinan terburuk terkait tsunami itu, dijelaskan Sjaichul, diantaranya meliputi Dinsos (Dinas Sosial) hingga BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Malang.
”Intinya apapun yang terjadi di Kabupaten Malang, kami sudah siap mengantisipasi. Saya (Pjs Bupati Malang) dengan Sekda (Sekertaris Daerah) dan teman-teman OPD di lapangan sudah siap. Ini kepala Dinsos dan semua instansi terkait juga sudah saya kumpulkan,” ungkapnya.
Ditemui disaat bersamaan, Sekda Kabupaten Malang Wahyu Hidayat mengaku jika sejauh ini Kabupaten Malang masih berstatus potensi bukan prediksi. Artinya, kemungkinan terjadinya tsunami di Kabupaten Malang masih relatif aman.
”(Tsunami) Itukan masih potensi bukan prediksi, tadi yang dijelaskan ibu Gubernur (Jatim) seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Tapi seperti yang disampaikan oleh Pjs Bupati Malang, kita juga sudah siap antisipasi jika terjadi tsunami,” tegas Wahyu.
Sejauh ini, diterangkan Wahyu, ada 19 desa di Kabupaten Malang yang termonitor berstatus potensi tsunami. Di mana, belasan desa yang berstatus potensi tsunami itu, berada di sepanjang wilayan pantai selatan yang ada di wilayah hukum Pemkab Malang.
”Ada 19 desa di 6 Kecamatan yang ada di seluruh wilayah pantai selatan di Kabupaten Malang,” ungkap Wahyu saat menjelaskan wilayah mana saja di Kabupaten Malang yang berstatus potensi tsunami.
Meski hanya berstatus potensi, namun Pemkab Malang mengaku bakal terus memonitor kondisi perairan di Kabupaten Malang guna mengantisipasi terjadinya bencana tsunami tersebut.
Salah satunya dengan memantau Early Warning System yang ada di bawah pengawasan BPBD Kabupaten Malang. ”Tadi para pakar menyampaikan jika Kabupaten Malang masih potensi bukan prediksi. Tapi biar tidak risau kita sampaikan bahwa untuk antisipasi, kita sudah siap. Apa lagi ada Early Warning System,” terang Wahyu.
Baca Juga : Bulan Oktober, Pemkab Malang Optimalkan Pariwisata untuk Dongkrak Pendapatan Daerah
Selain memantau perkembangan melalui Early Warning System, Pemkab Malang, lanjut Wahyu, juga sudah mempersiapkan rute evakuasi jika musibah bencana alam tersebut terjadi.
”Kalau rambu-rambu (evakuasi, red) sudah terpasang dan dipersiapan di beberapa titik. Kemarin melalui KSB (Kampung Siaga Bencana) pada saat Kemensos (Kementrian Sosial) ke sana, mereka (KSB) juga sudah melakukan simulasi jika terjadi bencana,” sambungnya.
Lantaran seabrek kesiapan dan status Kabupaten Malang yang hanya berpotensi itulah, yang membuat Pemkab Malang belum mengevakuasi para warga yang tinggal di 19 desa dengan potensi tsunami tersebut. Bahkan objek wisata yang kembali dibuka sejak masa new normal life beberapa waktu lalu itu, juga dipastikan tidak akan berhenti beroperasi.
”(Untuk objek wisata pantai, red) sementara ini tidak (ditutup). Tapi akan terus kita lihat, kita cek, dan evaluasi. Jadi tidak perlu risau, gelisah dan khawatir berlebihan,” pungkasnya.
