Puluhan pemuda yang tergabung dalam Barisan Pemuda Bangkalan (BPB) gelar aksi demonstrasi di depan kantor PLN Ranting Bangkalan, Selasa (29/09/2020).
BPB menilai, aliran listrik di kabupaten ujung barat Madura itu sering padam tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Sehingga masyarakat merasa dirugikan atas kejadian tersebut.
Baca Juga : Dapur Yayasan Nurul Azhar Kendal Ludes Terbakar
Salah satu orator aksi Ahmad Annur, mengatakan, dengan kondisi tersebut, maka Kepala Unit Lapangan Pelanggan (ULP) PLN Ranting Bangkalan Pangky Yonkynata, diminta mundur dari jabatannya.
"Kalau tidak bisa menangani semua persoalan ini mending mundur dari jabatannya. Atau kami akan kirim surat agar dipecat," ujarnya saat berorasi.
Selain itu, Ahmad sapaan lekatnya itu mengaku, hingga saat ini jaringan listrik tidak merata hingga ke pelosok desa, tata kelola kabel listrik sering keleleran di tanah maupun di pinggir jalan raya di Kecamatan Kokop.
"Misalnya, kabel bergelantungan dibiarkan begitu saja. Lain hal program CSR (Corporate Social Responsibility) yang diduga diperjualbelikan," paparnya.
Tidak hanya itu, pihaknya pun memaparkan beberapa kasus yang ia temukan di masyarakat. Menurutnya, ada ulah oknum PLN melakukan penarikan uang sejumlah Rp 3 juta untuk pendaftaran.
"Hingga berbulan-bulan instalasi maupun Kwh listrik tidak terpasang. Kasus tersebut terjadi di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Bangkalan," imbuhnya.
Selain tidak terpasang, malah dialiri listrik melalui jaringan los tanpa berbayar. Seharusnya, kata dia, hal tersebut masuk ranah pidana. "Karena selain merugikan masyarakat juga merugikan negara," teriaknya.
Sementara Kepala ULP PLN Ranting Bangkalan Pangky Yonkynata membantah bila pihaknya saat melakukan pemadaman listrik tak pernah memberitahukan masyarakat.
Baca Juga : Naik Sepeda Jengki, Pemuda Di Tulungagung Ini Hilang Dan Tak Pulang, Ini Ciri-Cirinya
"Kami kalau mau melakukan pemadaman selalu memberikan pemberitahuan melalui media sosial," ucapnya.
Tidak hanya itu, pria asal Pamekasan ini juga menuturkan, bahwa perihal pemerataan listrik, pihaknya sudah melakukan pemerataan. Bahkan, pada tahun 2019 kami sudah gencar memasang jaringan tiang listrik hingga pelosok desa.
"Akibat wabah Covid-19, Badan Usaha Milik Negera (BUMN) itu tidak bisa menyelesaikan programnya 100 persen. Kebanyakan masih tiangnya saja yang berdiri,” tuturnya.
Pangky pun mengajak kepada pendemo untuk melaporkan jika terdapat penyelewengan di bawah. Karena kata dia, pendaftaran pemasangan baru sudah jelas bisa melalui online. Tidak harus datang ke kantor PLN langsung.
"Jadi hindari calo," tegasnya.
