Legislatif berharap eksekutif bisa mengoptimalkan sisa waktu di tahun anggaran 2020. Khususnya pada optimalisasi setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto, usai Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi dengan agenda Penyampaian Nota penjelasan Bupati Banyuwangi terkait Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prioritas Platfon Anggaran Sementara ( PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) Perubahan Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran (TA) 2020.
Baca Juga : Manjakan Pelanggan, Perumda Tugu Tirta Kota Malang Gencarkan Program E-Struk dan E-Invoice
Selanjutnya Politisi Partai Demokrat itu menuturkan pada dasarnya dewan menyadari dan memahami situasi dan kondisi abnormal yang terjadi akibat pandemi wabah Covid 19 yang menimpa semua wilayah. ”Banyuwangi masih mending karena proses pembangunan tetap berjalan. Seperti yang disampaikan Bupati Banyuwangi eksekutif melakukan refokusing anggaran untuk penanganan wabah Covid 19 yang mengalami lonjakan yang cukup pesat,” jelasnya.
Lebih lanjut Michael menambahkan dewan tetap berupaya memberikan dukungan semangat kepada dinas-dinas untuk memaksimalkan waktu yang tersisa dalam upaya memenuhi target setoran PAD Banyuwangi yang mengalami rasionalisasi dalam masa pendemi wabah Covid 19.
Pada saat awal pembukaan Rapat Paripurna dewan, Michael mengajak semua warga masyarakat untuk mendoakan Sekda Banyuwangi dan sebagian masyarakat yang sedang mendapatkan ujian terpapar Covid 19 agar segera sembuh. Selain itu juga berharap agar wabah Covid 19 segera berakhir agar kehidupan masyarakat berjalan normal kembali.
Sementara Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam penyampaian nota penjelasan KUPA PPAS APBD Perubahan Kabupaten Banyuwangi TA 2020 antara lain mengungkapkan RAPBD Perubahan yang disodorkan eksekutif diharapkan menjadi rancangan antisipatif atas situasi dan kondisi yang ada saat ini.
Menurut Bupati Azwar Anas, dampak wabah Covid 19 mengakibatkan tekanan yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi dunia yang tentunya berdampak bagi ekonomi Banyuwangi.
Baca Juga : Wujudkan Visi Misi Bangun Desa, Kades Diwajibkan Miliki Program RTHL
Salah satu dampak yang dirasakan Banyuwangi adalah potensi kenaikan jumlah angka kemiskinan yang diprediksi mencapai angka sekitar 18 persen. ”Untuk penangan Covid 19 pemerintah Banyuwangi meluncurkan program Jaring Pengamanan Sosial (JPS) bagi masyarakat yang terdampak langsung wabah Covid 19, antara lain sektor UMKM, pekerja seni dan lain sebagainya,”jelasnya.
Selanjutnya dia menambahkan sampai saat ini pemerintah pusat belum bisa memastikan kapan wabah Covid 19 berakhir, bahkan informasinya penyebarannya belum mencapai titik klimak sehingga butuh kearifan dan kebijakan semua pihak untuk bergotong royong dan bersama-sama berjuang menuntaskan musibah Covid yang terjadi.
