JATIMTIMES – Dampak nyata perubahan iklim (climate change) di Jawa Timur (Jatim) kini mulai terasa. Sedikitnya terdapat 250 desa se-Jatim yang dilaporkan mulai mengalami krisis ekstrem dan kekurangan pasokan air bersih untuk kebutuhan minum sehari-hari.
Merespons kondisi darurat tersebut, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jatim, Sri Untari Bisowarno, meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim untuk bergerak cepat melakukan mitigasi.
Baca Juga : 3 Negara yang Sukses Ubah Sampah Jadi Energi Hijau, Bisa Jadi Inspirasi Indonesia
Komisi E yang membidangi Kesejahteraan Rakyat menegaskan bahwa langkah taktis berupa penggelontoran anggaran dan armada penyuplai air harus segera menyasar titik-titik kekeringan tersebut tanpa penundaan.
Komitmen dan instruksi strategis tersebut disampaikan Untari di sela-sela menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi PDI Perjuangan se-Indonesia yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Benoa, Bali, yang berlangsung pada 5-7 Juni 2026.
"Menghadapi climate change di Jawa Timur, ada sekitar 250 desa se-Jawa Timur yang mengalami kekurangan air untuk kebutuhan minum. Karena itu, kita telah menganggarkan melalui BPBD untuk memastikan suplai air dapat menjangkau desa-desa tersebut," ujar Untari, dikonfirmasi Sabtu (6/6/2026).
Sebagai pimpinan Komisi E yang mengawal lini sosial dan kebencanaan, Untari menekankan bahwa respons cepat dari BPBD sangat krusial, terutama sebagai bentuk perlindungan afirmatif bagi kelompok masyarakat yang paling rentan terdampak krisis lingkungan.
Menurut Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim tersebut, kaum perempuan, anak-anak, serta penyandang disabilitas adalah kelompok yang paling pertama merasakan dampak destruktif saat pasokan air bersih untuk rumah tangga mulai langka. Oleh karena itu, jaminan layanan dasar tidak boleh terhambat.
"Upaya ini sangat dibutuhkan, terutama sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas yang paling rentan terdampak krisis air. Tidak boleh ada satu pun warga Jawa Timur yang tidak bisa terlayani kebutuhan air minum dan air bersih," tegasnya.
Lebih lanjut, Untari memandang fenomena perubahan iklim global bukan lagi sekadar wacana lingkungan di atas kertas, melainkan ancaman nyata terhadap ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih nasional. Lewat momentum Bimtek nasional di Bali ini, ia menegaskan bahwa kerja-kerja politik di parlemen harus dikonversikan menjadi solusi riil atas persoalan dasar rakyat.
Baca Juga : Polres Malang Libatkan 120 Personel pada Operasi Patuh Semeru 2026, Siap Tindak Pelanggar Lalu Lintas
Bagi Untari, adaptasi terhadap perubahan iklim secara sistematis harus berjalan beriringan dengan prinsip keadilan sosial demi menjaga kualitas hidup masyarakat di daerah.
"Melalui kegiatan Bimtek ini, semakin ditegaskan bahwa politik harus hadir sebagai solusi atas persoalan rakyat. Adaptasi terhadap perubahan iklim bukan hanya soal menjaga lingkungan, tetapi juga memastikan keadilan sosial dan kualitas hidup masyarakat tetap terjaga," urainya.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kebijakan, BPBD, dan elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi gotong royong agar Jatim memiliki ketangguhan yang kokoh dalam menghadapi tantangan krisis iklim di masa depan.
"Dengan kerja bersama dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, kita optimistis Jawa Timur mampu menjadi daerah yang lebih tangguh menghadapi tantangan masa depan," pungkasnya.
