Sejumlah aktivis dan warga Banyuwangi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Covid-19 (APEC19) merasa prihatin dan mengecam kelambanan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dalam menangani pandemi.
Contoh terbaru, yakni ketika ada musibah wabah Covid-19 yang menimpa para santri di Pondok Pesantren (Ponpes) Darussalam Blokagung Kecamatan Tegalsari Banyuwangi.
Baca Juga : Tak Bisa Bayar Denda, Pemkab Malang Ada Wacana “Inapkan” Pelanggar Protokol Covid-19 di Polsek
APEC19 juga akan melakukan demonstrasi ke kantor Pemkab Banyuwangi apabila tidak segera melakukan penanganan maksimal atas musibah tersebut.
Koordinator Forum Peduli Banyuwangi (FPB) Danu Budiyono mengungkapkan, pihaknya sangat menyayangkan dengan besarnya alokasi dana yang disiapkan, tetapi tindakan pemerintah masih lamban.
Hal ini dikaitkan dengan lambannya penangan oleh Pemkab Banyuwangi atas musibah wabah Covid-19 yang terjadi di Ponpes Darussalam Blokagung yang viral di media sosial. Bahkan, banyak kritikan tajam para netizen atas tidak sigapnya Pemkab Banyuwangi dalam memberikan bantuan maupun support lain bagi para santri yang menjadi pasien Covid-19.
Danu juga menyoroti ketika Bupati Banyuwangi baru meluangkan waktu hadir di lokasi pada Senin siang (24/8/2020) kemarin.
“Sebenarnya Kamis mendatang kami akan menggelar aksi kemanusiaan di sejumlah titik jalan di wilayah Banyuwangi dan demonstrasi di depan kantor Pemkab Banyuwangi. Paling tidak ada 10 (sepuluh) lembaga dan ormas yang menyatakan kesiapan untuk secara bersama turun melakukan aksi,” tegas Danu.
Dia menambahkan para santri yang reaktif Covid-19 itu sudah sembilan hari menjalani program isolasi mandiri tanpa sentuhan Pemkab Banyuwangi.
Hal tersebut disampaikan juru bicara Ponpes Darussalam Blokagung di akun media sosial yang semua orang bisa mengakses.
Sebuah realitas sosial yang sungguh ironis dan memprihatinkan karena terjadi di kabupaten yang dinilai sukses dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid 19 di Indonesia, sampai Presiden RI Jokowi merasa perlu datang ke kota ujung timur Pulau Jawa untuk menyaksikan langsung kondisi yang ada.
Selanjutnya, Danu menegaskan pihaknya akan intens melakukan pemantauan kinerja Pemkab Banyuwangi (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Banyuwangi ) agar tidak hanya hebat dalam pemberitaan di media massa baik cetak elektronik maupun online. Namun dalam kenyataan di lapangan, praktik pencegahan dan penanggulangan wabah yang belum ada obatnya tersebut tidak maksimal.
Baca Juga : Urung Dikerjakan, Mal Pelayanan Publik Kota Malang Digarap Tahun Depan
Sementara Moh. Faisol, Koordinator Gerakan Rakyat Banyuwangi Bersatu (GARABB) menambahkan dia bersama rombongan sudah dua kali datang ke Ponpes Blokagung sebagai bentuk empati dan kepedulian bagi para santri yang rela berpisah dengan keluarga untuk belajar agama Islam.
”Sebelumnya kemana saja pak Bupati Banyuwangi... kemana dana ratusan milyar anggaran penangan Covid-19 itu. Dalam waktu secepatnya kami akan mengajukan permohonan audensi ke DPRD Banyuwangi mempertanyakan pertanggungjawaban, akuntabilitas, transparansi dan penyerapan anggaran yang seharusnya bisa digunakan rakyat yang sangat membutuhkan,” tegasnya.
Aktivis lain, Bondan Madani, Koordinator Gerakan Milenial Nusantara (GAMAN) mengungkapkan pihaknya mengetahui selama ini yang lebih peduli terkait musibah wabah Covid-19 yang terjadi di Ponpes Blokagung justru pihak ketiga, seperti Kemenkes RI, Dinkes Jatim dan KKP Probolinggo.
”Blokagung itu ada di Banyuwangi kemarin kemana Bupati. Kemana juga pemkab. Jangan biarkan Ponpes Blokagung berjibaku sendiri. Para santri yang reaktif itu adalah warga Banyuwangi, bahkan tidak menutup mungkin mereka sanak saudara kami,” tegas Bondan.
Sedangkan Dandi Satriyo, Wasekum P3A HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Banyuwangi Komisariat Cendikiawan Muslim, mengingatkan dalam memasuki era new normal atau tatanan kehidupan baru yang sudah dijalankan, seyogyanya diikuti peningkatan kinerja new normal oleh Gugus tugas maupun Pemkab Banyuwangi.
”Ini adalah musibah bencana kemanusiaan, mari bergandengan tangan bergotong royong dan saling menguatkan dan terus mengingatkan. Kami mahasiswa dan rakyat selama ini sudah berupaya mentaati protokol kesehatan. Aparat pemerintah juga harus peka atas musibah yang terjadi, jangan menunggu kami atau rakyat beraksi baru mengambil tindakan,” pintanya.
