Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur meminta pihak desa lebih berperan aktif dalam penanggulangan bencana kekeringan yang dialokasikan dari penggunaan dana desa (DD) atau anggaran dana desa (ADD).
Mengingat dampak kekeringan kerap terjadi di Kota Keris. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini, anggaran bantuan untuk dampak kekeringan di Kabupaten Sumenep diprediksi akan berkurang dibandingkan tahun 2019 lalu.
Baca Juga : Wujudkan Kota Layak Huni, Pemkot Kediri Lakukan Survei
"Dari awal dengan kondisi pandemi, memang harus lebih mengutamakan dampak ekonomi dan sosialnya, daripada kegiatan-kegiatan infrastruktur lainnya," terang Ketua DPRD Sumenep, A. Hamid Ali Munir, saat dikonfirmasi Selasa 11 Agustus 2020.
Menurut Hamid, sesuai perintah Kementerian Dalam Negeri, kepala desa beserta perangkat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus segera melakukan perubahan yang memang difokuskan pada penanggulangan bencana.
"Baik bencana seperti pandemi Covid-19 saat ini ataupun dari antisipasi kekurangan air di musim kemarau yang kerap melanda beberapa wilayah di Kabupaten Sumenep," jelasnya.
Untuk itu, politisi senior PKB ini mengimbau masyarakat lebih berhati-hati terhadap potensi terjadinya kekeringan. Ia meminta masyarakat bijaksana dalam memanfaatkan air.
Baca Juga : Agustus Prioritas PAK, Perumda Tunas Tetap Dikebut
"Selain masyarakat yang harus bijak, dia juga meminta pihak pemerintah daerah siap siaga menghadapi kekeringan. Bantuan air bersih harus selalu disiapkan dan dilaksanakan manakala sewaktu-waktu ada laporan sudah terjadi kekeringan di suatu daerah," pintanya.
