Wali Kota Malang Sutiaji (kiri) didampingi Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko saat memimpin rapat koordinasi bersama perangkat daerah, camat, dan lurah se-Kota Malang di ruang sidang Balai Kota Malang, Senin (3/8). (Foto: Humas Pemkot Malang).
Wali Kota Malang Sutiaji (kiri) didampingi Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko saat memimpin rapat koordinasi bersama perangkat daerah, camat, dan lurah se-Kota Malang di ruang sidang Balai Kota Malang, Senin (3/8). (Foto: Humas Pemkot Malang).

Upaya memperkuat recovery ekonomi di Kota Malang terus digencarkan. Dalam hal ini, seluruh stakeholder -terutama perangkat daerah- dianjurkan untuk memaksimalkan peningkatan serapan anggaran belanja daerah.

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, langkah tersebut sebagai salah satu bagian dari strategi recovery ekonomi, baik di tingkat Kota Malang sendiri, regional atau Jawa Timur, hingga nasional.

Baca Juga : PHRI Kota Batu Inginkan Keringanan Pajak, Ini Tanggapan Wakil Wali Kota Batu

"Karenanya, ketika melakukan akselerasi program kegiatan dan menggelontorkan anggaran belanja, secara otomatis akan terjadi mutiplier effect maupun trickle down effect di masyarakat," ujarnya saat rapat koordinasi bersama perangkat daerah, camat, dan lurah se-Kota Malang di ruang sidang Balai Kota Malang, Senin (3/8/2020).

Apalagi, masa pandemi covid-19 yang tak kunjung usai telah berdampak pada sektor perekonomian. Jika hal tersebut tidak diantisipasi, bisa menjadikan angka kemiskinan di Kota Malang meningkat.

Salah satu poinnya, menurut wali kota,  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus dijadikan alat untuk memicu pertumbuhan dan recovery ekonomi di masa pandemi covid-19.

"Covid-19 menghantam semua lini. Semua relatif terdampak. Maka angka kemiskinan bisa jadi akan bertambah. Untuk itu, seiring dengan langkah menghambat laju penambahan kasus positif covid-19, kita harus memacu anggaran belanja," imbuhnya.

Salah satu potensi yang bisa memperkuat pertumbuhan ekonomi itu yakni pengolahan makanan berbasis online. Dalam hal ini, perangkat daerah diharapkan lebih peka dalam membaca situasi yang berkembang di masyarakat. "Salah satu yang bisa dijadikan entry point adalah potensi di sektor pengolahan makanan berbasis online yang memperlihatkan pertumbuhan yang positif," terang Sutiaji.

Hal lain yang juga bisa memperkuat pertumbuhan ekonomi yakni sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sehingga bisa dilirik oleh investor. Pun demikian berkaitan dengan infrastruktur, juga dianggap mampu untuk memperkuat recovery ekonomi di Kota Malang.

Baca Juga : Karena Perwali Nomor 33, Wali Kota Risma Ditentang Banyak Pihak dan Bakal Didemo PP

"Jadi, serapan anggaran di kami ini bagaimana bisa menopang pertumbuhan ekonomi di Kota Malang berjalan dengan baik. Ketika ada investor dari luar negeri, harus beli beberapa produk UMKM kami. Kita perkuat juga untuk kegiatan padat karya. Kemudian, didongkrak juga dari sektor ekonomi kreatif," tandasnya.

Seperti diketahui, Sutiaji juga menargetkan proses P-APBD (APBD Perubahan) 2020 bisa tuntas  Agustus ini sehingga pada September mendatang sudah bisa dijalankan.

Tercatat, pendapatan dari pagu Rp 1,8 triliun hingga akhir Juli 2020 terealisasi Rp 934, 128 miliar atau 51 % lebih. Sementara  serapan belanja APBD 2020 dari pagu Rp 2,3 triliun hingga akhir Juli 2020 terealisasi Rp 962,8  miliar atau 37,29%. Rinciannya, belanja tidak langsung (BTL) sebesar 43,4% dan belanja langsung (BL) sebesar 32,20%.