Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti lagi-lagi ikut menyoroti terkait kebijakan ekspor benih lobster. Susi mengajak semua pihak untuk memakai akal sehat terkait kelestarian ekosistem laut.
Dikatakan oleh Susi, bagi mereka yang tak menjaga hasil lautnya sendiri seperti benih lobster merupakan orang yang kufur terhadap nikmat Tuhan.
Baca Juga : Bupati Dipecat, Pelayanan di Pemkab Jember Berjalan Normal, Dewan Serahkan Berkas ke MA
Hal itu disampaikan Susi saat melakukan diskusi melalui virtual Bahtsul Masail bertajuk 'Telaah Kebijakan Ekspor Benih Lobster' Kamis (23/7/2020).
"Kita bicara akal sehat. Kalau plasma nutfah yang kita baru bisa produksi sendiri tidak jaga, saya percaya itu yang dinamakan kufur sama nikmat Tuhan," ujar Susi.
Menurut perempuan asal Pangandaran itu, Indonesia bisa saja menjadi negara besar jika sumber daya lautnya dijaga dan dikelola dengan benar.
Bahkan, ia meyakini jika sumber daya laut sangat bernilai melebihi sumber daya lain seperti minyak dan tambang.
"Bukan seperti tambang, bukan minyak, yang kalau diambil lama-lama habis, selesai dan itu perlu modal besar, tapi kalau nature resources renewable seperti ikan, udang di laut ini adalah kita tidak perlu orang asing, tidak perlu kapal asing, tidak perlu apa dari asing, rakyat bisa (mengelola)," katanya.
Susi mengatakan jika saja pemerintah tetap melarang ekspor benur lobster, justru bisa membuat rakyat sejahtera.
Hal itu lantaran harga lobster dewasa sangat mahal dibanding menjual benur lobster.
Baca Juga : Nasib Soedarman Wakil Bupati Terpilih, Ketua DPRD: Bukan Menjadi Kewenangan Kami
"Kenapa kita harus ambil bibitnya, udah gitu pakai kuota eskpor lagi. Kemudian harganya lagi, dulu waktu saya larang harganya Rp 30 ribu bahkan sampai Rp 60 ribu bibit lobsternya dari nelayan, sekarang setelah dilegalkan diatur dengan kuota nelayan cuma dapat Rp 7-15 ribu. Nanti sama seperti bawang putih seperti beras, dijual murah tapi kita harus impor, sehingga ketahanan pangan tidak ada lagi," tutur Susi.
Diketahui, kebijakan Susi saat menjadi Menteri KKP itu kini telah dihapus oleh Menteri KPP baru, Edhy Prabowo. Kebalikan dari Susi, Edy justru membuka kembali keran ekspor benur lobster.
Terkait, sentilan Susi itu KKP pun memberi tanggapan. Melalui Staf Khusus Menteri KKP, TB Ardi Januar, mengatakan jika hal wajar jika Susi berbeda pendapat dengan Edhy.
Namun, disampaikan Ardi jika alasan Edhy membuka kembali izin ekspor lobster ini semata-mata untuk kesejahteraan nelayan. Menurutnya, sejak ada kebijakan tersebut sampai saat ini nelayan tidak ada yang demo ke KKP.
"Nelayan sangat bahagia, pasca diterbitkannya Permen ini, Edhy terus melakukan kunjungan ke beberapa daerah dan sambutan nelayan positif. Sampai saat ini belum ada nelayan yang melakukan protes," kata Ardi.
