Pencairan bantuan sosial dari Pemprov Jatim untuk warga terdampak covid-19 di Jombang, diwarnai aksi protes seorang warga penerima manfaat. Warga tersebut protes karena nominal bansos yang diterima terlalu kecil.
Aksi protes dilakukan oleh M Zainuri (50) warga Dusun Sugihwaras, Desa Bandung, Kecamatan Diwek. Ia melakukan protes seorang diri dengan berjalan kaki sejauh 1 kilometer dari rumah menuju Balai Desa Bandung, lokasi pencarian bansos. Selama di perjalanan, suami Siti Endang Widuri (49) itu juga membawa poster tuntutan yang ditempel di depan dan belakang bajunya.
Baca Juga : Ada 6 Orang Tanpa Gejala Pilih Isolasi di Shelter
Zainuri tidak melakukan orasi apapun di lokasi. Ia hanya berdiri di depan pagar Balai Desa Bandung, sembari tetap menunjukkan poster yang dibawanya. Salah satu tulisan yang tertera pada poster itu. yakni "Seharusnya saya dapat bantuan yang pertama kok malah dapat yang terakhir. Hebatkan? Joooss!! Yo iki nang Desoku".
Dikatakan Zainuri, ia protes lantaran tidak masuk data bansos sejak awal. Dia mengaku baru masuk dalam data tambahan penerima bansos Pemprov Jatim sebesar Rp 200 ribu.
Zainuri juga merasa dirinya layak mendapatkan bansos sejak awal. Karena ia merasa pendataan yang dilakukan oleh desa tidak transparan, maka ia memprotes kinerja pemerintah desa setempat.
"Kalau jadi perangkat jadilah perangkat yang benar-benar tahu. Seperti pembagian ini harus real. Paling tidak dari RT ada sosialisasi. Saya dari awal tidak pernah dimintai KK (Kartu Keluarga, red)," terangnya saat diwawancarai wartawan di depan Balai Desa Bandung, Senin (6/7) siang.
Meski aksi protes dilakukan, Zainuri tetap menerima bansos dari Pemprov Jatim sebesar Rp 200 ribu tersebut. Namun, bansos yang ia terima tidak digunakan pribadi. Melainkan, bansos akan digunakan untuk makan-makan bersama tetangga dan kerabatnya. "Kemarin istri yang bilang uangnya diambil buat liwetan (makan-makan, red) anak-anak yang di warung," ujarnya.
Ia menilai, bansos yang diterima cukup kecil dan tidak membantu perekonomiannya di tengah pandemi covid-19 ini. Karena itu, bansos yang diterima lebih baik buat makan-makan daripada untuk memenuhi kebutuhan hidup.
"Bantuannya tidak layak, saya dapat sudah terlambat, harusnya saya dapat yang pertama kok dapat yang terakhir. Istri saya sudah jengkel, karena hutang terlalu banyak. Rumah sudah saya tawarkan, saat ini sudah saya gadaikan," kata Zainuri.
Baca Juga : Jumlah Warga Karantina Turun, Satgas Covid-19 Jember Kurangi Fasilitas JSG
Sementara, Kades Bandung Mukhtarom menjelaskan, ada 881 warganya yang mendapat bansos dari pemerintah melalui Bansos Kemensos, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan bansos APBD Pemkab Jombang.
"Kita sudah mendata orang sekitar 1.900 orang warga terdampak covid-19, melalui proses panjang. Ternyata ada surat bahwa satu KK itu 1 orang penerima. Akibatnya dari jumlah yang saya berikan ke pemerintah pusat sebanyak 1.900 lebih itu, diterima 881 orang. Itu pun dibagi tiga, ada Kemensos, ada Pemkab, ada BLT-DD," ungkapnya saat dikonfirmasi di kantornya.
Seiring berjalannya waktu, ada tambahan kuota penerima manfaat dari bansos Pemprov Jatim. Tambahan penerima bansos itu sebanyak 96 orang. "Bisa jadi permulaan pertama tidak bisa dapat, yang kedua dapat. Itu mungkin. Sekarang ini tambahan, ada 96 orang. Jadi 96 ini bantuan provinsi," bebernya.
Dikatakan Mukhtarom, Zainuri masuk dalam data penerima bansos tambahan dari Pemprov Jatim. Bansos yang diterima pada Senin (6/7) pagi, senilai Rp 200 ribu.
"Kita itu sudah Musdes (Musyawarah Desa). Artinya begini, kita sudah minta tolong kepala dusun beserta RT RW untuk memilih siapa yang berhak mendapatkan dana bantuan ini untuk yang terdampak covid-19, khususnya yang miskin. Bantuan ini kan gak sama, yang ini kan Rp 200 ribu, ada yang Rp 600 ribu. Ya itu rezekinya masing-masing," pungkasnya.(*)
