Aksi demi aksi untuk meminta keringanan UKT (uang kuliah tunggal) akhir-akhir ini kerap digelar oleh mahasiswa di banyak perguruan tinggi. Termasuk mahasiswa-mahasiswa di Kota Malang.
Kali ini Kamis (2/7/2020), giliran Aliansi Persatuan Mahasiswa Wisnuwardhana Malang yang melakukan aksi tuntut pemotongan SPP.
Baca Juga : Memasuki Semester Gasal, Kampus di Yogyakarta Berikan Diskon dan Bantuan Data
Dipantau media ini, sekitar pukul 09.30 WIB, kurang lebih 11 mahasiswa memakai almamater Wisnuwardhana (Unidha) berwarna kuning datang ke pintu masuk gedung dengan membawa poster-poster bertuliskan berbagai protes. Beberapa di antaranya seperti Mendukung Tolak UKT untuk Kampus Negeri #SOLIDARITAS KORBAN PANDEMI COVID-19, Berikan Transparansi Dokumen Keuangan Kampus, Hapus Uang Registrasi Bimbingan Skripsi, dan Hapuskan Biaya Registrasi Kuliah Kerja Nyata (KKN).
Nyanyian berlirik "Potong potong potong SPP, potong SPP sekarang juga" pun mereka lantangkan. "Kami menuntut ke pihak lembaga, khususnya kepada Rektor Prof Suko Wiyono, untuk memberi pemotongan berupa 50% karena bagi kami, masa pandemi dengan menggunakan metode pembelajaran daring atau online sangat memukul kami. Bahkan keluarga kami karena terjadi krisis," ucap koordinator aksi Ronald kepada awak media.
Berikut ini 7 poin tuntutan Aliansi Mahasiswa Wisnuwardhana Malang.
1. Meringankan biaya SPP di masa pandemi berupa pemotongan 50%
2. Kampus harus transparan dalam dokumen keuangan
3. BEM harus jelas keberpihakannya soal SPP di masa pandemi covid-19
4. Mendukung penolakan UKT untuk kampus negeri
5. Buka seluas-luasnya ruang demokrasi kampus
6. Hapus uang registrasi bimbingan skripsi
7. Mengecam intervensi anggota kepolisian/TNI yang berkeliaran di ranah kampus
Pihak kampus sendiri, kata Ronald, baru saja memberikan potongan hingga 30%. Namun persyaratannya mereka rasa terlalu banyak dan memberatkan.
"Sangat memberatkan bagi kami. Misalnya meminta surat dari desa asal kami dan pekerjaan orang tua kami. Lalu pembayaran listrik per bulan. Bagi kami sangat berat," bebernya.
Dikatakan, rata-rata mahasiswa pada umumnya dan khususnya mahasiswa Wisnuwardhana Malang berlatar belakang orang tua pekerja informal. Biasanya pendapatan tidak seberapa, apalagi di masa pandemi covid-19, di mana perekonomian menurun drastis bahkan lumpuh total.
Untuk itu, aliansi meminta pihak kampus untuk memberi pemotongan yang bersifat pasti. Selain itu, Ronald mengeluhkan kampus yang bahkan tidak memberikan bantuan paket data.
"Bantuan dari kampus selama ini sembako bulan April-Mei, tapi dibatasi. Yang dapat cuma 800 mahasiswa dan itu pun cuma 5 kilo beras," tandasnya.
Baca Juga : Tak Terima Seleksi PPDB Pakai Prioritas Usia, Wali Murid Ancam Demo Nadiem Makarim
Ditemui di ruangannya, Rektor Universitas Wisnuwardhana Malang Prof Dr Suko Wiyono SH MHum menyampaikan, pemotongan UKT ini sudah berjalan dan sudah diumumkan sejak awal semester.
"Sudah berjalan. Mungkin mereka tidak tahu saja. Sudah, sejak awal mau semester kami umumkan agar yang keberatan mengajukan. Dia mungkin tidak membaca. Terus kami buat lagi khusus untuk itu," ucapnya.
Suko menegaskan, mahasiswa yang mengajukan keberatan adalah khusus untuk mahasiswa yang tidak mampu karena terdampak covid-19. "Memang banyak orang yang orang tuanya PHK, nggak PHK jualan nggak laku, semua akan merasakan itu. Kita mesti membantu. Tanpa diminta, kita bantu," ucapnya.
Tentunya, pemotongan itu akan diberikan apabila mahasiswa memenuhi persyaratan. Yakni dengan melampirkan keterangan tidak mampu dari desa asal mahasiswa, kuitansi listrik, nama orang tuanya, dan lain-lain.
"Nggak mungkin tidak ada indikatornya. Yang mampu jangan ikut-ikut minta. Memang ini untuk yang terdampak. Itu wajib dibantu," tegas pria yang juga menjabat sebagai ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah VII Jawa Timur tersebut.
Sementara ini, kata Suko, bukannya meminta keringanan, yang banyak justru mahasiswa yang meminta dispensasi. Artinya, menunda pembayaran hingga dia mampu.
"Tanpa dia minta (potongan SPP) pun sudah kami laksanakan. Jadi, yang keberatan ya mengajukan," imbuhnya.
Selain bantuan dari kampus, Suko juga mengajukan bantuan ke Pemerintah Kota Malang (Pemkot) dan ke LL Dikti.
"Wali kota kan minta mengajukan lewat wali kota. Kami ajukan seribu lebih. Terus saya ajukan lagi lewat LL Dikti. Tapi kan tidak bisa kita mengajukan langsung keluar. Kan kota masih mengajukan ke provinsi, ke Jakarta mungkin. Juga ada yang diajukan ke daerah asalnya," bebernya.
Jadi, tegas Suko, tanpa demo pun, semua perguruan tinggi memproses bantuan untuk mahasiswa. Unidha sendiri sudah mengajukan bantuan ke mana-mana. Hanya masih belum terealisasi.
"Saya setuju bantu itu. Makanya saya minta itu ke mana-mana. Cuma belum ada yang terealisasi dan pemerintahan memang menjanjikan," pungkasnya.
