Tak terdapat perubahan drastis jika kita berbicara terkait Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020 dengan Pilkada sebelumnya.
Hanya saja perbedaannya sekarang terletak pada kondisi masyarakat yang saat ini sedang menghadapi pandemi Covid-19.
Baca Juga : Pakar Politik UB Malang: Kunci Pilkada Kabupaten Malang Ada di NU
Pakar Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB), Wawan Sobari menuturkan bahwa tidak terjadi perubahan yang signifikan.
Karena jika memang Umar Usman diberikan rekom oleh DPP (Dewan Pimpinan Pusat) PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) nantinya akan mengulang pada tahun 2015 yang mempertemukan antara dua pasangan calon (paslon) dari kalangan abangan dan kalangan religius.
Serta jika paslon independen lolos verifikasi faktual, dapat dipastikan tidak ada banyak yang berubah terkait kondisi peta politik di Kabupaten Malang.
"Kalau saya sendiri melihatnya nggak akan jauh beda dengan tahun 2015. Bedanya kalau dulu itu incumbent maju lewat PKB, kalau sekarang kan incumbent maju lewat PDIP, tetapi tetap yang dihadapi PKB. Menurut saya hanya bedanya pada situasinya sekarang ada pandemi," jelasnya ketika dikonfirmasi, Kamis (25/6/2020) malam.
Melihat pola komunikasi politik dan peluang-peluang terkait kepemilikan kursi di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Malang, Wawan juga mengatakan bahwa perhelatan Pilkada Kabupaten Malang 2020 diperkirakan akan diikuti oleh tiga paslon Bupati dan Wakil Bupati dari kalangan partai maupun independen.
"Kalau saya semisal independen lolos ya minimal ada tiga (paslon). Dua dari parpol dan satu dari independen," ujarnya saat dikonfirmasi pewarta.
Untuk diketahui bahwa perolehan kursi di DPRD Kabupaten Malang yang menjadi salah satu syarat untuk mengusung paslon Bupati dan Wakil Bupati Malang yakni PDI Perjuangan 12 kursi, PKB 12 kursi, Partai Golkar 8 kursi, Partai NasDem 7 kursi, Partai Gerindra 7 kursi, PPP 2 kursi, Partai Demokrat 1 kursi dan Partai Hanura 1 kursi.
Dari perolehan tersebut, partai yang sudah berani secara terang-terangan mengeluarkan nama kandidat paslon yang digandeng oleh PDI Perjuangan yakni Bupati Malang HM. Sanusi dan Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto.
Sedangkan dari PKB yang sebelumnya terdapat beberapa nama yang bakal diusung seperti Ketua DPC PKB Kabupaten Malang Ali Ahmad, Anggota DPR RI Latifah Shohib, Rektor UNIRA Hasan Abadi, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Didik Budi Muljono serta Ketua PCNU Kabupaten Malang dr. Umar Usman.
Kandidat yang bakal diusung untuk menjadi Calon Bupati Malang mengerucut pada satu nama yang juga diharapkan oleh DPC PKB Kabupaten Malang agar rekomendasi dari DPP PKB turun kepada orang tersebut, yakni Umar Usman selaku Ketua PCNU Kabupaten Malang.
Baca Juga : Harapan DPC PKB: Rekom Cabup Turun untuk Ketua PCNU Kabupaten Malang
Wawan menuturkan bahwa akan ada pertarungan dua kalangan besar dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Malang 2020, yakni kalangan abangan melawan kalangan Nahdliyyin.
Menurutnya, kedua kalangan tersebut memegang basis massa yang sangat kuat di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Malang.
Maka dari itu, untuk partai-partai menengah agar segera menentukan sikap politiknya untuk menjalin komunikasi terkait koalisi atau akan maju sendiri dengan membuat koalisi sendiri yang dapat dipastikan biaya politiknya akan jauh lebih besar.
Seperti Partai Golkar yang beberapa bulan lalu telah mengeluarkan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sementara yakni Ketua DPD Golkat Kabupaten Malang, Siadi bergandengan dengan Martiyani Setyaningsih alias Tyas Sujud Pribadi.
"Kecuali kalau Golkar mau bekerja keras, dia mau membangun koalisi sendiri bisa menjadi empat (paslon). Tapi biayanya kan besar. Kabupaten Malang itu pemilihnya lebih dari 2 juta, terus luas wilayahnya sekian, bisa dihitung berapa biaya kampanye, berapa biaya penggalangan massa, berapa biaya menggerakkan parpol," jelas Wawan.
Sejauh ini nama-nama yang diperkirakan akan menghiasi papan-papan reklame jalan hingga di surat suara terdapat Sanusi-Didik Gatot Subroto, Heri Cahyono-Gunadi Handoko, serta Umar Usman yang belum diketahui rencana akan dipasangkan dengan siapa.
Wawan mengatakan bahwa yang jelas untuk posisi Sanusi yang menjadi seorang Bupati dan incumbent di Pilkada Kabupaten Malang 2020 akan sangat diuntungkan dengan kegiatan yang hingga saat ini banyak turun ke masyarakat bawah dengan program-program dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Malang.
"Itu sangat mungkin minimal untuk pengenalan. Itu sah, karena memang keuntungan dari incumbent adalah melakukan kampanye secara permanen. Itu nggak bisa dipungkiri lagi. Karena incumbent memang sudah berbeda dengan non incumbent," pungkasnya.
