Era keterbukaan serta digitalisasi memang menjadi tuntutan yang harus dimanfaatkan pemerintah. Selain meningkatkan kepercayaan publik, sederet inovasi tentunya akan memudahkan seluruh instansi untuk bisa saling terhubung dan mudah melakukan evaluasi.
Di Kota Malang sendiri, layanan berbasis teknologi sudah banyak dimanfaatkan. Meski begitu, inovasi yang ada terus dikembangkan dan disempurnakan untuk meningkatkan keterbukaan serta kemudahan melakukan evaluasi. Terutama untuk kepentingan perencanaan pembangunan yang disusun.
Baca Juga : Launching Pasar Tangguh, Wali Kota Santoso Dorong Angka Penyebaran Covid-19 Terus Turun
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu menyampaikan, saat ini Pemerintah Kota Malang sudah memiliki sistem yang saling terhubung dengan beberapa perangkat daerah. Sehingga memudahkan proses perencanaan juga evaluasi.
Dwi menjelaskan, sistem yang kini sudah dimanfaatkan tersebut masih belum terkoneksi dengan pemerintah pusat. Sehingga, Pemkot Malang saat ini sedang berproses untuk memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL).
"Kota Malang tengah berproses untuk SIMRAL. Karena itu bisa terkoneksi dengan pemerintah pusat," katanya, Kamis (25/6/2020).
SIMRAL sendiri merupakan inovasi yang sebelumnya diluncurkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa, PDTT).
SIMRAL merupakan bentuk terpadu antara bagian perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan sampai dengan laporan kinerja yang berbasis pada data yang sama. Beberapa daerah di Indonesia juga sudah memanfaatkan sistem tersebut.
Baca Juga : Bupati Jember Puji 7 Sektor yang Tetap Berinovasi di Tengah Pandemi
Bukan hanya fokus pada SIMRAL, Bappeda Kota Malang menurutnya juga terus berupaya melakukan penyempurnaan untuk berbagai akses keterbukaan. Ke depan, ditargetkan agar proses perencanaan pembangunan dapat diakses langsung oleh publik.
"Ke depan harapannya masyarakat bisa mengakses perencanaan serta hasil pembangunan hingga proses evaluasi. Tapi semua memang harus berposes dulu," imbuhnya.
Dwi menyampaikan, e-budgeting dan e-government menjadi dua aspek yang amat penting. Diharapkan, masyarakat bisa mengaksesnya untuk mengetahui lebih detail proses perencanaan pembangunan di Kota Malang.
